Dicecar Rieke Soal BPJS Kesehatan, Purbaya Jawab Begini
Jakarta, CNBC Indonesia - Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka mempertanyakan akurasi data Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang dinilai belum sinkron dan berpotensi menimbulkan gambaran eliru mengenai tingkat kemiskinan nasional.
Dalam paparannya, Rieke menjelaskan data Februari 2026 menunjukkan terdapat sekitar 47,37 juta peserta BPI yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Padahal, dalam APBN telah diamanatkan 146 juta penerima PBI, dengan alokasi aktif 96,5 juta penerima dan anggaran Rp 58,9 triliun
"Pertanyaan pertama saya adalah kenapa masih harus ada yang masih dibebankan pada APBD dengan total kepesertaan data tadi?," tanya Rieke dalam rapat konsultasi pimpinan komisi DPR RI dengan Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Keuangan, Kepala BPS, dan Kepala BPJS Kesehatan, Senin (9/2/2026).
Ia menurutkan dengan komposisi tersebut, total peserta PBI saat ini menapai sekitar 143,9 juta jiwa. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang sekitar 287 juta jiwa, hampir separuh populasi masuk dalam kategori penerima bantuan iuran.
Jika angka tersebut mencerminkan kondisi faktual, maka sekitar 50,31% penduduk Indonesia dapat dikategorikan tidak mampu. Menurutnya kondisi tersebut bukan situasi yang baik dan perlu dikaji lebih lanjut.
"Tapi anggaplah benar 287 juta jiwa artinya dengan prinsip yang tadi sasaran utama penerima bantuan iuran dari 143,988 juta jiwa artinya jumlah penduduk miskin Indonesia saat ini 50,31%, Bapak Menteri Keuangan tentu ini bukan kondisi yang baik-baik saja kalau dikalikan ya apakah ini data yang faktual?," tanya Rieke.
Maka dari itu, dirinya merekomendasikan agar peserta PBI yang sebelumnya dinonaktifkan segera diaktifkan kembali. Menurutnya, jumlah peserta yang terdampak mencapai 120.472 orang dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp 15,17 miliar untuk tiga bulan.
"APBN bukan uang saya bukan uang kita uang rakyat saya kira cukup ini saya yakin Pak Purbaya juga akan mengatakan tadi cukup karena sudah dialokasikan sebetulnya tinggal diturunkan," ujarnya.
Menanggapi rekomendasi tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran iuran PBI BPJS Kesehatan tahun anggaran 2026 sebesar Rp 56,464 triliun. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp 46,6 triliun telah masuk dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan dan siap digunakan.
"Yang Rp46,464 triliun itu udah masuk dalam DIPA Kementerian Kesehatan dan sudah siap digunakan. Betul Pak? Yang Rp10 triliun lagi juga dalam DIPA Kementerian Kesehatan ini masih diberikan catatan, malah di blokir menunggu dasar kebijakan lebih lanjut," ujar Purbaya dalam rapat konsultasi pimpinan komisi DPR RI.
Purbaya mengatakan semua tergantung pada keputusan Menteri Kesehatan untuk mengeksekusi anggaran.
"Tergantung Kementerian Kesehatan maunya apa. Mau diapain ke kita belum clear. Mau dipakai untuk iuran PBI atau menaikkan modal iuran sah. Tapi belum putus. Begitu diputus, besok saya bayar," kata Purbaya.
Selain itu, ada pencadangan PBI-JK di dalam Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) sebesar Rp 10 triliun. Ini juga masih menunggu dasar kebijakannya.
Purbaya kembali menegaskan semua tergantung Kementerian Kesehatan keputusan kebijakan penggunaan anggarannya seperti apa. Jika sudah diputuskan, Purbaya siap menyalurkan.
"Jadi kalau Anda kurang cepat-cepat minta ke Kementerian Kesehatan biar diberesin kebijakan yang mau diapain, saya keluarkan secepatnya, uangnya ada," ujarnya.
(haa/haa)[Gambas:Video CNBC]