Penyaluran Minyakita Macet, Bulog Beberkan Sumber Masalah Utama

Jakarta, CNBC Indonesia - Perum Bulog membeberkan sejumlah kendala yang membuat harga minyak goreng kemasan sederhana, atau Minyakita di pasar belum sepenuhnya turun ke harga eceran tertinggi (HET) Rp15.700 per liter.

Salah satu faktor utamanya, menurut Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Andi Afdal Abdullah, karena distribusi yang masih belum merata, terutama di pasar-pasar yang menjadi fokus penyaluran pemerintah, serta wilayah dengan tantangan logistik tinggi.

Andi menyampaikan, stok Minyakita yang saat ini dikuasai Bulog mencapai 14.144 kiloliter. Dari jumlah tersebut, realisasi distribusi hingga 6 Februari telah mencapai sekitar 11.468 kiloliter.

"Distribusi Minyakita. Perlu kami sampaikan bahwa stok Minyakita yang ada di Perum Bulog sekarang ini adalah jumlah 14.144 kiloliter," ungkapnya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026, Senin (9/2/2026).

Sesuai mandat Kementerian Perdagangan, lanjut dia, penyaluran Minyakita dilakukan dengan fokus utama ke pasar SP2KP, di samping penyaluran ke pasar rakyat dan jaringan lainnya. Hingga kini, distribusi ke pasar SP2KP tercatat sekitar 2.291 kiloliter, pasar rakyat 1.157 kiloliter, Koperasi Desa/Keluarahan Merah Putih 345 kiloliter, Rumah Pangan Kita (RPK) 3.900 kiloliter, serta pengecer sekitar 3.700 kiloliter.

"Sebagai mandatori dari Kementerian Perdagangan bahwa kita memang berusaha fokus ke pasar-pasar SP2KP," ujar Andi.

Namun, Bulog mengakui masih menghadapi kendala di lapangan. Salah satu hambatan utama adalah banyaknya toko di pasar SP2KP yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), sehingga tidak bisa menerima penyaluran Minyakita.

"Yang terutama ada adalah sebagian besar toko itu tidak memiliki izin usaha atau NIB," kata dia.

Bulog pun berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk membantu percepatan penerbitan NIB bagi para pedagang.

Selain itu, dia menuturkan, adanya juga kekhawatiran dari sebagian pedagang terkait izin usaha yang dikaitkan dengan kewajiban pajak serta kendala pelaporan usaha. Kondisi tersebut membuat tidak semua toko bersedia atau siap menyalurkan Minyakita.

"Ini juga masih kita lakukan pembinaan-pembinaan kepada toko-toko yang mengalami kendala tersebut," ujarnya.

Dari sisi wilayah, Bulog mencatat masih ada daerah-daerah yang distribusinya belum optimal. Kondisi ini umumnya disebabkan stok yang baru tiba atau masih dalam perjalanan, sehingga belum tersebar merata ke cabang maupun outlet.

Hingga 6 Februari, Bulog mencatat realisasi penyaluran Minyakita telah mencapai sekitar 11,46 juta liter, dengan distribusi terbesar berada di DKI Jakarta yang mencapai sekitar 1,47 juta liter.

Sementara itu, di sejumlah daerah seperti NTT, stok Minyakita masih dalam proses pengiriman. "Mudah-mudahan minggu ini atau dalam 1-2 hari ini akan ada bongkar lagi untuk stoknya sehingga bisa memenuhi kondisi yang ada di wilayah tersebut," kata Andi.

Bulog juga mencatat kendala distribusi di beberapa wilayah lain seperti Aceh, Sumatra Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, NTB, hingga Papua. Khusus wilayah Papua, tantangan distribusi dipengaruhi kondisi geografis yang memerlukan upaya ekstra untuk menjangkau daerah-daerah seperti Papua Pegunungan.

Menurutnya, berbagai kendala tersebut membuat pasokan Minyakita belum sepenuhnya merata di tingkat konsumen, sehingga harga di sejumlah daerah masih bertahan tinggi meski stok nasional tersedia.

Penyaluran BUMN Pangan

Senada dengan itu, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyatakan, pemerintah terus mendorong percepatan distribusi Minyakita oleh BUMN pangan. Ia menyebut koordinasi telah dilakukan dengan Bulog dan ID Food untuk memastikan pasokan segera sampai ke daerah.

"Terkait dengan Minyakita BUMN pangan ya. Jadi kami juga sudah bertemu dengan BUMN pangan, khususnya Bulog dan ID Food," ujar Budi dalam Konferensi Pers di Auditorium Kemendag, Jumat (6/2/2026).

Ia menjelaskan, realisasi pasokan Minyakita dari produsen ke BUMN pangan telah mencapai sekitar 24% dari target 35%, meski penyaluran ke konsumen belum sepenuhnya terealisasi.

"Ya sebenarnya memang semua proses ya, prosesnya kan sudah berjalan. Kalau nggak salah sekarang sudah 24 persen realisasi dari 35 persen itu," katanya.

"Mungkin ya realisasi ke konsumen belum 24 persen, tapi realisasi pasokan dari produsen ke BUMN Pangan sudah 24 persen," sambung dia.

Budi menegaskan, pemerintah telah meminta agar distribusi Minyakita segera dipercepat ke berbagai daerah.

"Ya saya pikir ini proses yang kemarin ketika rakor juga sudah kita sampaikan, agar segera didistribusikan ke beberapa daerah," pungkasnya.