Krisis Baru Mengintai, Mahasiswa Anjlok-Kampus Terancam Tutup Massal

Jakarta, CNBC Indonesia - Penyusutan jumlah mahasiswa akibat krisis populasi di Korea Selatan (Korsel) diperkirakan akan memaksa puluhan universitas menghentikan operasinya dalam beberapa tahun ke depan, terutama di luar wilayah metropolitan Seoul.

Data Kementerian Pendidikan Korea Selatan menunjukkan hanya sekitar 298.178 siswa kelas satu yang diperkirakan mendaftar ketika tahun ajaran baru dimulai pada Maret. Jumlah ini turun sekitar 44% dibandingkan 2022 dan menjadi yang pertama kalinya berada di bawah 300.000 sejak pencatatan dilakukan.

Angka tersebut jauh di bawah kebutuhan sekitar setengah juta mahasiswa baru per tahun untuk menjaga keberlangsungan universitas dua dan empat tahun di negara itu.

Survei Dewan Pendidikan Universitas Korea terhadap universitas empat tahun menunjukkan lebih dari 60% responden memperkirakan lebih dari 30 universitas dapat tutup dalam satu dekade ke depan apabila tren penurunan pendaftaran terus berlanjut.

Kampus-kampus di luar Seoul diperkirakan akan terdampak paling parah, mengingat sekitar setengah dari total populasi Korea Selatan yang berjumlah 52 juta jiwa terkonsentrasi di wilayah metropolitan ibu kota.

Lee Sang-lim, ahli demografi dari Population Policy Research Center Universitas Nasional Seoul, menilai ketimpangan wilayah akan mempercepat penutupan kampus daerah.

"Universitas dan perguruan tinggi di wilayah ibu kota saja memiliki kapasitas penerimaan sekitar 180.000 mahasiswa, sementara jumlah kelahiran saat ini hanya sekitar 250.000. Jika 70% dari mereka melanjutkan ke perguruan tinggi dan semuanya menuju wilayah ibu kota, maka universitas regional akan lenyap begitu saja," ujarnya kepada The Korea Times.

Di sisi lain, upaya pemerintah untuk menahan dampak krisis dinilai belum menyentuh akar persoalan. Jung Jisun, profesor madya Universitas Hong Kong, menulis dalam jurnal Higher Education bahwa pemerintah Korea telah menerapkan berbagai kebijakan, mulai dari restrukturisasi pendidikan tinggi, penutupan dan penggabungan universitas, hingga dukungan bagi kampus yang mengalami krisis pendaftaran.

Namun, menurutnya, "terlepas dari beragam kebijakan tersebut, masalah mendasar yang disebabkan oleh penyusutan populasi akan tetap ada."

Tekanan terhadap universitas juga datang dari sisi keuangan. Setelah revisi Undang-Undang Pendidikan Tinggi tahun lalu, batas kenaikan biaya kuliah dibatasi maksimal 1,2 kali rata-rata inflasi tiga tahun, lebih rendah dibandingkan batas sebelumnya sebesar 1,5 kali.

Kebijakan ini membatasi ruang universitas untuk meningkatkan pendapatan di tengah turunnya jumlah mahasiswa.

Kondisi ini mencerminkan krisis demografi yang lebih luas. Korea Selatan memiliki salah satu tingkat kelahiran terendah di dunia, meskipun pemerintah telah menggelontorkan lebih dari US$200 miliar atau sekitar Rp3.340 triliun untuk berbagai kebijakan pro-natal sejak 2006.

Tingginya biaya hidup, diskriminasi gender di tempat kerja, serta perubahan pandangan generasi muda terhadap pernikahan dan pengasuhan anak kerap disebut sebagai faktor utama di balik keputusan menunda atau tidak memiliki anak.

Pemerintah mencatat tingkat kesuburan total Korea Selatan sedikit meningkat menjadi sekitar 0,80 kelahiran per perempuan pada tahun lalu, dari 0,72 pada 2023. Namun angka tersebut masih jauh di bawah tingkat 2,1 yang dibutuhkan agar populasi dapat bertahan secara alami.

Para ahli menilai, tanpa perubahan struktural yang signifikan, penyusutan jumlah mahasiswa dan ancaman penutupan universitas akan terus membayangi sektor pendidikan tinggi Korea Selatan dalam beberapa tahun mendatang.