MARKET DATA

Harga Listrik dari Pembangkit Sampah Ditetapkan 20 Sen Dolar/kWh

Firda Dwi Muliawati,  CNBC Indonesia
04 February 2026 09:55
Foto udara gunungan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Kebon Kongok, Kabupaten Lombok Barat, Jumat (5/11/2021).  Lokasi ini merupakan tempat pemilahan sampah organik dan anorganik, di komplek TPA terbesar di Nusa Tenggara Barat NTB. Dari sini, proses pengolahan sampah menjadi pelet RDF (Refuse Derived Fuel) dibuat, yang merupakan pengganti bahan bakar batubara di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jeranjang, Lombok Barat. Sampah diproses di mesin pencacah ukuran 5-8 mm untuk berikutnya dimasukkan ke mesin pengepresan menjadi pelet RDF. Pelet akan dikeringkan di bawah sinar matahari sebelum dikirim ke PLTU Jeranjang. Di pembangkit listrik itu pelet dibakar melalui sistem co-firing.
Setiap hari, sekitar 300 ton sampah dari Kota Mataram dan Lombok Barat diantar ke TPA ini. Namun, menurut jumlah yang diolah menjadi pellet baru 100 hingga 200 kilogram. 
Kementerian PUPR memfasilitasi lahan seluas 40 are (4 ribu meter persegi) di sekitar TPA. Di bangunan tersebut, semua fasilitas yang dibutuhkan untuk pengolahan sampah menjadi pellet disediakan. 
Penelitian masih dilakukan agar sampah non-organik bisa lebih banyak diolah. Saat ini, komposisi pelet terdiri 95 persen sampah organik dan 5 persen anorganik. (CNBC Indonesia/ Tri Susilo)
Foto: Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Kebon Kongok, Kabupaten Lombok Barat. (CNBC Indonesia/ Tri Susilo)

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan tarif jual beli listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) berada di angka US$ 20 sen per kilowatt hour (kWh). Pemerintah memang tengah mendorong pemanfaatan sampah jadi energi di 34 kabupaten/kota dalam negeri.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengungkapkan bahwa kebijakan harga tersebut merupakan bagian dari strategi dekarbonisasi perkotaan sekaligus solusi atas krisis sampah yang melanda banyak daerah. Besaran tarif itu sendiri telah disesuaikan agar proyek waste to energy (WTE) itu menarik minat investor.

"Ya, ini harga jual listrik itu kan sudah naik, itu sekitar 20 sen dolar. 20 sen dolar," ujar Yuliot saat ditemui di Jakarta, dikutip Rabu (4/2/2026).

Pihaknya menyadari harga tersebut kemungkinan besar berada di atas Biaya Pokok Penyediaan (BPP) listrik PT PLN (Persero). Oleh karena itu, pemerintah akan menyiapkan mekanisme subsidi untuk menutup selisih antara harga jual dari pengembang PLTSa dengan kemampuan bayar PLN.

"Ini untuk subsidi itu harus kita hitung lagi, ya berapa kapasitas yang tersedia, ya kemudian dari HPP PLN berapa, kemudian selisihnya itu kan akan dihitung sebagai subsidi," tambahnya.

Saat ini, pemerintah bersama Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara telah memetakan 34 kabupaten/kota prioritas yang akan menjadi lokasi pembangunan fasilitas ini. Yuliot menargetkan proses konstruksi di beberapa lokasi dapat dimulai pada pertengahan tahun ini agar operasional komersial bisa tercapai paling cepat dalam 1,5 tahun mendatang.

"Jadi diharapkan tahun 2026, pertengahan ini, sudah ada yang dilakukan groundbreaking. Jadi pada saat groundbreaking kan biasanya penyelesaian sekitar satu setengah tahun itu sampai dengan dua tahun, apabila lahannya sudah tersedia. Jadi diharapkan itu nanti sekitar 2027 sudah ada yang mulai beroperasi," tutup Yuliot.

(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Prabowo Siapkan Proyek Pembangkit Sampah, Pendanaannya dari Sini..


Most Popular
Features