Dokumen Bocor! Tetangga RI Siapkan Skenario Perang Lawan AS Jilid II

Jakarta, CNBC Indonesia - Dokumen internal militer Vietnam yang bocor mengungkap kekhawatiran mendalam Hanoi terhadap kemungkinan agresi Amerika Serikat (AS). Hal ini terjadi meski hubungan diplomatik kedua negara tengah mengalami penguatan ke tingkat tertinggi.

Dokumen tersebut disorot dalam laporan The 88 Project, organisasi hak asasi manusia yang memantau situasi di Vietnam. Dalam analisisnya, militer Vietnam disebut telah menyusun skenario menghadapi kemungkinan "perang agresi" AS serta upaya eksternal yang dinilai dapat mengguncang stabilitas pemerintahan Partai Komunis.

Salah satu dokumen utama berjudul "Rencana Invasi AS ke-2", diselesaikan oleh Kementerian Pertahanan Vietnam pada Agustus 2024. Dokumen itu menilai AS sebagai kekuatan "agresif" yang berpotensi menggunakan peperangan nonkonvensional hingga invasi berskala besar terhadap negara yang dianggap keluar dari pengaruhnya.

"Meski risiko perang langsung dengan Vietnam saat ini sangat kecil, karena sifat agresif AS, kami harus tetap waspada terhadap kemungkinan diciptakannya dalih untuk invasi," tulis para perencana militer Vietnam dalam dokumen tersebut, seperti dikutip The Associated Press, Selasa (3/2/2026).

Selain ancaman militer, dokumen itu juga menyoroti ketakutan Hanoi terhadap apa yang disebut sebagai "revolusi warna", yakni gerakan politik yang dinilai dapat memicu pemberontakan internal dan perubahan rezim, seperti yang pernah terjadi di Ukraina dan Filipina.

"Ada konsensus di seluruh pemerintahan dan berbagai kementerian," kata Ben Swanton, direktur The 88 Project sekaligus penulis laporan tersebut. "Ini bukan pandangan kelompok pinggiran atau paranoid, tetapi kekhawatiran yang luas di dalam negara."

Hangat di Meja Diplomasi, Dingin di Ranah Strategi

Pada 2023, Presiden AS saat itu Joe Biden menandatangani Kemitraan Strategis Komprehensif dengan Vietnam, mengangkat hubungan kedua negara ke level tertinggi, setara dengan China dan Rusia. Namun, dokumen militer 2024 menunjukkan bahwa kemesraan diplomatik itu tidak sepenuhnya menghapus kecurigaan.

Dalam dokumen tersebut, AS digambarkan berupaya menyebarkan nilai-nilai kebebasan, demokrasi, dan hak asasi manusia yang dinilai dapat mengubah sistem sosialis Vietnam secara bertahap.

"Rencana Invasi AS ke-2 memberi gambaran paling jelas tentang cara Vietnam memandang kebijakan luar negerinya," tulis Swanton. "Hanoi tidak melihat Washington sebagai mitra strategis sejati, melainkan ancaman eksistensial."

Kementerian Luar Negeri Vietnam tidak memberikan tanggapan atas laporan ini. Sementara itu, Departemen Luar Negeri AS menolak mengomentari dokumen tersebut secara spesifik, tetapi menegaskan bahwa kemitraan strategis bertujuan mendorong keamanan dan kemakmuran kedua negara.

"Vietnam yang kuat, mandiri, dan tangguh menguntungkan kedua negara dan membantu menjaga Indo-Pasifik tetap stabil dan terbuka," kata pernyataan resmi Departemen Luar Negeri AS.

Bayang-Bayang Sejarah dan China

Sementara itu, analis ISEAS-Yusof Ishak Institute, Nguyen Khac Giang, mengatakan dokumen ini mencerminkan ketegangan internal di Vietnam, terutama dari faksi konservatif Partai Komunis yang dekat dengan militer.

"Militer tidak pernah sepenuhnya nyaman dengan pendalaman hubungan strategis bersama Amerika Serikat," ujarnya.

Profesor National War College di Washington, Zachary Abuza, menambahkan bahwa militer Vietnam masih menyimpan memori panjang perang dengan AS yang berakhir pada 1975.

"Ketakutan terbesar para pemimpin Vietnam bukan hanya agresi militer, tetapi kemungkinan revolusi warna," kata Abuza.

Menariknya, meskipun Vietnam bersengketa dengan China terkait klaim wilayah di Laut China Selatan, dokumen tersebut justru menilai China sebagai pesaing regional, bukan ancaman eksistensial seperti AS.

"China tahu mereka hanya bisa menekan Vietnam sampai batas tertentu," ujar Abuza. "Tekanan berlebihan justru berisiko memicu instabilitas internal di Vietnam."

Vietnam sendiri berada di posisi strategis: China merupakan mitra dagang dua arah terbesar, sementara AS menjadi pasar ekspor terbesar. Kondisi ini memaksa Hanoi terus menyeimbangkan hubungan ekonomi dan diplomatik di tengah rivalitas dua kekuatan global tersebut.