Airlangga Umumkan 3 Strategi Jaga Kredibilitas Pasar Modal RI
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah menegaskan fundamental ekonomi Indonesia tetap kokoh dan kebijakan fiskal serta moneter berjalan dengan baik. Hal ini ditegas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers usai Rapat Pimpinan Danantara, Jumat (30/1/2026).
Selain itu, Airlangga menuturkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sudah rebound kemarin dan pagi ini kembali berada di jalur hijau. Adapun, IHSG sempat anjlok 0,7% pagi ini setelah pengumuman mundurnya Dirut BEI Iman Rachman.
"Pemerintah tegaskan komitmen stabilitas dan kredibilitas bangsa dan kredibilitas pasar modal melalui beberapa strategi," kata Airlangga.
Pertama, pemerintah mendorong percepatan demutualisasi BEI. Menurutnya, demutualisasi bisa langsung dilakukan berproses pada tahun ini. Airlangga menilai ini transformasi struktural mengurangi benturan kepentingan di BEI antara pengurus bursa dan anggota bursa. Ini sekaligus untuk mencegah praktir pasar yang tidak sehat.
Namun, Airlangga memastikan demutualisasi bursa ini akan membuka jalan investasi lebih luas, termasuk Danantara dan pihak lain.
"Tahapannya sudah masuk ke P2SK, dan langkah demutualisasi ini bisa dilakukan bursa go public di tahap berikutnya," kata Airlangga.
Kedua, terkait dengan governance atau tata kelola dan keterbukaan publik, pemerintah mendorong adanya perbaikan. Langkah ini dilakukan untuk memberikan jaminan kepada investor.
"OJK dan BI didorong aturan free float dari 7,5% dan 15%. Ini ditargetkan di bulan Maret ini," papar Airlangga.
Menurutnya, aturan free float ini setara dengan beberapa negara lain. Bahkan, lebih tinggi, di mana Singapura, Filipina dan Inggris masih 10%.
"Jadi kita ambil angka yang relatif lebih terbuka dan tata kelola yang lebih baik," ujarnya.
Dengan demikian, dia memastikan demutualisasi dan free float di Indonesia akan memiliki standar sesuai internasional.
Strategi ketiga, pemerintah akan menaikan limit investasi dana pensiun dan asuransi dari 8% menjadi 20%. Menurutnya, ini anggaran terkait regulasi baru sejalan dengan standar yang berpratik di negara OECD.
"Indonesia komitmen untuk adopsi standar tersebut untuk pertahankan di sandar emerging market dan tentunya kita berharap di pasar modal kita lebih kuat dan adil dan kompetitif dan transparan karena ini signal ke global market bahwa faktor fundamental ekonomi kita tetap kuat dan pemerintah tidak khawatir ke kondisi makro ekonomi dan fiskal," paparnya.
(haa/haa)[Gambas:Video CNBC]