Hilal Insentif Mobil 2026, Menperin Ungkap Syarat Kendaraan yang Dapat
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah memberi sinyal skema insentif kendaraan tahun ini tidak disusun secara umum. Arah kebijakan menunjukkan adanya pendalaman di tingkat perencanaan, bukan sekadar melanjutkan pola lama. Pendekatan ini dinilai penting agar insentif benar-benar relevan dengan kondisi industri otomotif yang semakin beragam.
"Yang pasti insentif yang kita ajukan ke fiskal itu pendekatannya lebih detail dibandingkan dengan yang tahun lalu. Sangat detail, sangat-sangat detail, itu yang pasti," kata Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita dikutip Jumat (30/1/2026).
Pendekatan rinci tersebut membuat klasifikasi kendaraan lebih luas dalam perumusan kebijakan. Pemerintah tidak ingin lagi menyamaratakan karakter kendaraan maupun pelaku industrinya. Dengan segmentasi yang lebih tajam, diharapkan dampak kebijakan bisa lebih terasa di lapangan.
"Per teknologi, detail itu bisa berarti per teknologi, bisa berarti per sektor ya, sektor itu bisa komersial, bisa passenger, atau gabungan antara teknologi dengan jenis kendaraan. Bisa jadi dengan menggunakan pendekatan lebih detail dari TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri)-nya. Macam-macam," kata Agus.
Perincian ini agar insentif tidak salah arah. Setiap instrumen fiskal harus mampu menjawab kebutuhan, baik dari sisi produsen maupun konsumen. Pemerintah juga menekankan pentingnya efektivitas belanja negara melalui kebijakan yang tepat.
"Tapi yang pasti saya bisa sampaikan sekarang jauh lebih detail sehingga insentifnya kalau memang nanti disetujui oleh Kementerian Keuangan itu insentif yang tepat, tepat sasaran," ujar Agus.
"Jadi yang lebih detail itu kan bisa jadi teknologinya, bisa jadi jenis kendaraannya, bisa jadi TKDN-nya, bisa jadi harganya berdasarkan harganya. Sangat detail. Sangat-sangat detail," lanjutnya.
Di sisi lain, detail yang tinggi juga berdampak pada proses pembahasan lintas kementerian. Proses evaluasi membutuhkan waktu karena setiap variabel harus dihitung secara cermat. Pemerintah menyadari hal ini sebagai konsekuensi dari kebijakan yang dirancang lebih spesifik.
"Jadi oleh sebab itu juga saya, kami memahami kalau memang Kemenkeu asesmennya, menghitungnya juga karena kita detail usulannya, detail sekali. Detail sekali. Jadi mungkin agak lebih lama. Sangat detail," sebut Agus.
[Gambas:Video CNBC]