Gak Cuma Tebu, Pemerintah Siapkan Bahan Baku Bioetanol Untuk BBM

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sedang mematangkan peta jalan (roadmap) pentahapan implementasi mandatori bioetanol sebagai campuran bahan bakar minyak (BBM). Kelak, bahan baku bioetanol tidak hanya bergantung pada satu jenis bahan baku tertentu.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi memastikan pemerintah akan membuka peluang pemanfaatan berbagai sumber daya alam lokal selain tebu molases sebagai bahan bioetanol. Bahan lain yang bisa dimanfaatkan adalah bonggol jagung hingga batang sawit.

Adapun sumber bahan baku lokal itu akan masuk ke dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM. "Produk bioetanol sumber bahan bakunya kan bisa dari ya molases terus bonggol jagung bisa dari apa sekam bisa dari batang sawit bisa dari apa nah masih tahapan kajian-kajian itu yang kita sampaikan kok," jelasnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (29/1/2026).

Eniya menjelaskan bahwa diversifikasi bahan baku tersebut dilakukan agar produksi bioetanol tidak melulu bergantung pada tetes tebu atau molases. Hal itu juga berkaca pada hasil studi banding yang dilakukan pemerintah ke India, di mana negara tersebut berhasil mengembangkan bioetanol dari berbagai macam sumber dengan variasi harga yang tetap kompetitif.

Meskipun membuka opsi bahan baku yang beragam, Yang jelas, kata Eniya, Indonesia tidak ada impor bahan baku bioetanol. Tidak lain hal itu agar mendorong pertumbuhan industri dalam negeri, meniru kesuksesan program biodiesel yang sepenuhnya mengandalkan sumber daya lokal.

"Sesuai peraturan menteri ESDM nomor 4 nggak ada. Itu semua yang dimandatorikan adalah lokal. Begitu jadi untuk meng-growing seperti kita belajar dari biodiesel ya gitu," tegasnya.

Selain fokus pada jenis bahan baku, pihaknya juga menyoroti pentingnya sebaran lokasi produksi agar tidak terpusat di Pulau Jawa.

"Kalau bioetanol itu tadi juga saya menekankan sumber di luar Jawa itu harus diperkuat, pabrik bioetanol juga nanti harus banyak di luar Jawa karena kita menginginkan nanti kan distribusi logistik segala macam itu sangat sangat memakan biaya logistik tinggi lah," tandasnya.

Soal mandatori bioetanol, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pernah menyatakan, dirinya sudah menugaskan jajarannya untuk segera menyusun peta jalan kebijakan tersebut. "Oh, tadi baru selesai rapat, saya lagi memerintahkan untuk lagi dibuatkan roadmap-nya (bioetanol), ya," katanya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, dikutip Kamis (15/1/2026).

Dia menegaskan, peta jalan tersebut juga memuat implementasi bioetanol sebagai mandatori nasional. "Master plan-nya lagi, semua lagi disusun," imbuhnya.

Memang, Bahlil sebelumnya juga pernah mengatakan tahun 2028 mendatang mandatori program bioetanol di Indonesia bisa dijalankan, sehingga bisa menekan angka impor BBM bensin.

"Nah, itu untuk bioetanol. EBT-nya, pasti teman-teman tanya kapan mulai? Roadmap-nya lagi dibuat, tapi saya pastikan paling lambat 2028 sudah ada mandatori. Mungkin 2027-2028 kita roadmap-nya sebentar lagi akan selesai," ungkap Bahlil dalam Konferensi Pers Capaian Kinerja Kementerian ESDM 2025, di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Sementara itu, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM, Laode Sulaeman menyampaikan, mandatori campuran etanol ke BBM akan berlaku untuk jenis bensin di atas RON 90.

"Semua yang RON di atas 90 itu nanti kita upayakan untuk bisa mandiri. Termasuk nanti ujung-ujungnya itu tinggal dua yang akan diimpor. Crude sama yang RON 90," ungkap Laode.

Sebagai gambaran, pencampuran BBM dengan etanol sebagai upaya pemerintah menekan impor BBM dari luar negeri. Hal ini juga didukung dengan beroperasinya kilang minyak atau Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan.

Menteri ESDM Bahlil bahkan menargetkan bisa menghentikan impor BBM jenis RON 92, 95 dan 98 di tahun 2027 dengan cara meningkatkan kapasitas kilang.

"Oh gini, yang saya maksudkan kemarin dalam pidato saya di Balikpapan adalah, yang pertama impor kita RON 92, 95, 98, kita mau dorong agar produksinya sudah harus ada di 2027. 2027 ini kemungkinan di semester kedua," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (14/1/2026).