Raksasa Eropa Menjauh dari AS, Kompak Bikin Kerja Sama dengan China
Jakarta, CNBC Indonesia - Inggris dan China pada Kamis (29/1/2026) secara resmi menyerukan pembentukan "kemitraan strategis komprehensif" demi memperdalam ikatan di tengah pusaran ketidakpastian global yang kian meningkat. Hal ini langsung diteken oleh Perdana Menteri Inggris Keir Starmer maupun Presiden China Xi Jinping.
Dalam sambutan pembukaannya, Starmer menekankan pentingnya kolaborasi antara London dan Beijing di masa-masa sulit ini. Pertemuan ini pasalnya merupakan momen bersejarah mengingat Starmer adalah Perdana Menteri Inggris pertama yang menginjakkan kaki di China dalam delapan tahun terakhir.
"Saya pikir bekerja sama dalam isu-isu seperti perubahan iklim, stabilitas global selama masa-masa yang menantang bagi dunia adalah persis apa yang seharusnya kita lakukan saat kita membangun hubungan ini dengan cara yang telah saya jelaskan," tegas Starmer kepada Xi di Aula Besar Rakyat, Beijing, dilansir The Associated Press.
Langkah ini diambil sebagai upaya nyata untuk memperbaiki hubungan yang sempat hancur selama beberapa tahun akibat berbagai tuduhan serius, mulai dari aksi mata-mata China di Inggris, dukungan Beijing terhadap Rusia dalam perang Ukraina, hingga tindakan keras terhadap kebebasan di Hong Kong.
Presiden Xi Jinping sendiri mengakui bahwa masa lalu mereka tidaklah mulus namun menekankan pentingnya persatuan saat ini.
"Hubungan China-Inggris mengalami kemunduran di tahun-tahun sebelumnya, yang mana itu bukan demi kepentingan kedua negara. Dalam situasi internasional yang kompleks dan terus berubah saat ini, China dan Inggris perlu memperkuat dialog dan kerja sama untuk menjaga perdamaian dan stabilitas dunia," ungkap Xi Jinping.
Xi juga secara tersirat menyinggung kritik tajam yang dihadapi Starmer di dalam negerinya terkait isu keamanan nasional dan hak asasi manusia, terutama pasca Inggris menyetujui pembangunan kedutaan besar China yang raksasa di London. Menanggapi tekanan tersebut, Xi memberikan pesan filosofis yang kuat.
"Hal-hal baik sering kali datang dengan kesulitan. Selama itu adalah hal yang benar untuk dilakukan sesuai dengan kepentingan mendasar negara dan rakyatnya, para pemimpin tidak akan menghindar dari kesulitan dan akan maju dengan berani," tutur Xi.
Bagi Starmer, yang menjabat sejak Juli 2024, kunjungan ini adalah realisasi janji politiknya untuk membuat Inggris kembali "melihat ke luar" demi memulihkan ekonomi domestik yang dilanda krisis biaya hidup. Starmer menegaskan kepada Xi bahwa jeda kunjungan PM Inggris ke China sudah terlalu lama.
"Saya membuat janji 18 bulan lalu saat kami terpilih menjadi pemerintahan, bahwa saya akan membuat Inggris menghadap ke luar lagi. Karena seperti yang kita semua tahu, peristiwa di luar negeri memengaruhi semua yang terjadi di negara asal kita, mulai dari harga di rak supermarket hingga seberapa aman perasaan kita," jelas pemimpin Partai Buruh tersebut.
Keseriusan Inggris dalam memulihkan ekonomi terlihat dari diboyongnya lebih dari 50 eksekutif bisnis papan atas dalam perjalanan ini. Ancaman disrupsi perdagangan global di era Trump telah memaksa banyak negara untuk segera memperluas investasi.
Fenomena ini tidak hanya dialami Inggris, mengingat Vietnam, Uni Eropa, dan India juga tengah mempererat aliansi strategis mereka. Presiden Dewan Eropa Antonio Costa pun menegaskan urgensi ini saat berada di Hanoi.
"Pada saat tatanan internasional berbasis aturan berada di bawah ancaman dari berbagai sisi, kita perlu berdiri berdampingan sebagai mitra yang andal dan dapat diprediksi," kata Costa.
Selain agenda ekonomi makro, kunjungan ini juga membuahkan kesepakatan teknis yang mendesak, termasuk kerja sama untuk memutus jalur perdagangan mesin kapal China yang kerap digunakan penyelundup manusia di Selat Inggris.
Starmer dijadwalkan menandatangani sejumlah kesepakatan lebih lanjut setelah sebelumnya bertemu dengan Ketua Kongres Rakyat Nasional China, Zhao Leji.
Langkah agresif Starmer ini menempatkan Inggris sebagai sekutu AS keempat yang mengunjungi Beijing dalam sebulan terakhir, mengikuti jejak Korea Selatan, Kanada, dan Finlandia, serta akan disusul oleh Kanselir Jerman bulan depan.
(tps/luc)[Gambas:Video CNBC]