MARKET DATA

Komisi XI Dukung Purbaya Rombak Pejabat Bea Cukai

Arrijal Rachman,  CNBC Indonesia
29 January 2026 13:45
Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa berbincang dengan Ketua Komisi XI DPR RI M. Misbakhun. (CNBC Indonesia/Tri Susilo)
Foto: Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa berbincang dengan Ketua Komisi XI DPR RI M. Misbakhun. (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menyambut baik perombakan besar-besaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang telah dilakukan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Menurutnya, langkah itu harus dimanfaatkan sebagai momentum pembenahan fundamental untuk menutup celah kebocoran sekaligus mengoptimalkan penerimaan negara sebagai penopang utama APBN.

"Kami di Komisi XI DPR memandang sinyal restrukturisasi ini sebagai langkah yang tepat dan layak didukung. Reformasi di Bea Cukai jangan dimaknai sebatas rotasi atau mutasi rutin, tetapi harus benar-benar menyentuh pembenahan integritas aparatur serta penguatan tata kelola dan fungsi pengawasan," kata Misbakhun dalam pernyataan tertulisnya, Kamis (29/01/2026).

Legislator dari daerah pemilihan Jawa Timur II ini mengakui peran strategis Bea Cukai masih dihadapkan pada tantangan kebocoran penerimaan negara. Praktik impor ilegal hingga modus undervaluation, menurutnya, berdampak langsung pada kesehatan fiskal nasional.

Karena itu, ia mendorong supaya perombakan Bea Cukai juga harus menyasar aspek krusial, terutama penegakan hukum dan penguatan sistem pengawasan internal (SPI), guna meminimalisir penyalahgunaan wewenang dan meningkatkan kepatuhan.

Misbakhun menilai urgensi reformasi ini semakin kuat jika dikaitkan dengan kinerja penerimaan negara 2025 yang belum sepenuhnya mencapai target APBN. Tantangan fiskal 2026, katanya, akan jauh lebih berat dan tidak bisa dihadapi dengan pendekatan yang sama.

Sebagaimana diketahui pendapatan negara pada 2025 hanya terkumpul Rp 2.756,30 triliun, jauh lebih rendah dari target APBN 2025 sebesar Rp 3.005,10 triliun. Penerimaan perpajakan pun hanya Rp 2.217,9 triliun, dan tak mencapai targetnya Rp 2.490,90 triliun.

"Kita tidak bisa masuk 2026 dengan pola kerja yang sama, sementara target penerimaan terus meningkat. Ini membutuhkan perbaikan yang nyata dan terukur," ujarnya.

Ia menegaskan, pemerintah tidak dapat semata-mata mengandalkan pertumbuhan ekonomi. Optimalisasi penerimaan negara harus ditempuh melalui penguatan administrasi, penutupan celah kebocoran, serta peningkatan integritas aparatur, khususnya di sektor pajak dan bea cukai.

"Kalau celah-celah ini tidak kita tutup sejak awal, risiko shortfall akan kembali berulang. Reformasi kelembagaan harus menjadi bagian dari solusi," tegasnya.

Kemarin, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang telah membuktikan pernyataannya terkait dengan perombakan jajaran pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC). Tercatat ada 31 pejabat DJBC yang dilantik, mulai dari level Direktur, Kepala Kantor Wilayah hingga pelabuhan.

Purbaya menegaskan bahwa jabatan tersebut harus diemban dengan pikiran jernih serta hati yang tulus. Pasalnya amanah tersebut merupakan kepercayaan pemerintah dan masyarakat. Sehingga Purbaya menekankan bahwa ekspektasinya adalah kerja serius dan menjaga integritas.

"Jadi arah dan ekspektasinya adalah kerja serius dan jaga integritas," tegas Purbaya saat pelantikan di Kantor Kemenkeu, Jakarta pada Rabu (28/1/2026).

Berikut ini daftar pejabat baru DJBC dan pejabat lainnya yang telah dan akan dilantik Purbaya:

I. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)
-Sekretariat & Kantor Pusat
1. Gatot Sugeng Wibowo: Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
2. Imik Eko Putro: Direktur Teknis Kepabeanan
3. Susila Brata: Direktur Fasilitas Kepabeanan
4. Djaka Kusmartata: Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai
5. R. Fadjar Donny Tjahjadi: Direktur Keberatan Banding dan Peraturan
6. Akhmad Rofiq: Direktur Kepatuhan Internal
7. Priyono Triatmojo: Direktur Penindakan dan Penyidikan
8. Parjiya: Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Organisasi
-Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil)
9. Dwijo Muryono: Kakanwil DJBC Riau
10. Sodikin: Kakanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau
11. Agus Sudarmadi: Kakanwil DJBC Sumatera Bagian Timur
12. Rizal: Kakanwil DJBC Sumatera Bagian Barat
13. Hendri Darnadi: Kakanwil DJBC Jakarta
14. Agus Yulianto: Kakanwil DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta
15. Muhamad Lukman: Kakanwil DJBC Jawa Timur II
16. Iyan Rubiyanto: Kakanwil DJBC Bali, NTB, dan NTT
17. Budi Harjanto: Kakanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat
18. Bagus Nugroho Tamtomo Putro: Kakanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur
19. Martha Octavia: Kakanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan
20. Encep Dudi Ginanjar: Kakanwil DJBC Khusus Papua
-Kepala Kantor Pelayanan Utama (KPU)
21. Adhang Noegroho Adhi: Kepala KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok
22. Hengky Tomuan Parlindungan Aritonang: Kepala KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta
-Akan Dilantik 2 Februari 2026
23. Sugeng Apriyanto: Kepala Biro Advokasi, Setjen
24. Untung Basuki: Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis
25. Rachmat Solik: Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai
26. Mohammad Aflah Farobi: Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan dan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai
27. Erwin Situmorang: Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai
28. Rudy Rahmaddi: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara
29. Rusman Hadi: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I
30. Zaky Firmansyah: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Utara
31. Agung Widodo, S.Sos: Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam

II. Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb)
32. Agung Yulianta: Direktur Pengelolaan Kas Negara
33. Muhdi: Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan
34. Taukhid: Kakanwil DJPb Provinsi D.I. Yogyakarta

III. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)
35. Kusuma Santi Wahyuningsih: Tenaga Pengkaji Harmonisasi Kebijakan

IV. Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK)
36. Ayu Sukorini: Direktur Stabilitas Sistem Keuangan dan Sinkronisasi Kebijakan Sektor Keuangan

(arj/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Tanpa Kenaikan Tarif, Setoran Bea Cukai Tembus Rp171 T per Juli 2025


Most Popular
Features