Kapolri Menolak Polisi Ditempatkan di Bawah Kementerian, Ini Alasannya

Jakarta, CNBC Indonesia - Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menolak ide yang menempatkan Polri di bawah kementerian. Jenderal Sigit menilai penempatan Polri di bawah kementerian melemahkan Polri dan juga presiden.

Kapolri menyampaikan pernyataan ini di akhir rapat kerja dengan Komisi III DPR, di ruang rapat Komisi III DPR, Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (26/1/2026).

Jenderal Sigit mulanya berterima kasih kepada seluruh fraksi di Komisi DPR yang telah menyatakan dukungan agar Polri tetap di bawah presiden. Dia menilai keterlibatan DPR dalam fungsi pengawasan Polri tetap harus dijalankan.

"Mohon maaf bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kami tentunya institusi Polri menolak kalau sampai ada usulan Polri berada di bawah kementerian khusus, karena bagi kami posisi institusi Polri seperti saat ini adalah posisi yang sangat ideal. Kita bisa menjadi alat negara yang betul-betul memberikan pelayanan kepada masyarakat," katanya.

Jenderal Sigit menilai posisi Polri seperti saat ini, yaitu langsung di bawah presiden, akan sangat membantu kepala negara. Dia menyebut penempatan Polri di bawah kementerian khusus akan menimbulkan potensi 'matahari kembar'.

Jenderal Sigit pun mengungkapkan ada pihak yang menawarinya menjadi menteri kepolisian. Dia menolak tawaran tersebut dan jika harus memilih, dirinya lebih baik menjadi petani daripada menteri kepolisian.

"Jadi kalau tadi saya harus memilih karena beberapa kali ada yang menyampaikan, 'Kapolri sudah 5 tahun, 5 tahun'. Kalau saya harus memilih, dan kemarin sudah saya sampaikan bahkan ada beberapa orang yang menyampaikan kepada saya lewat WA, 'Mau ndak Pak Kapolri jadi menteri kepolisian'. Dalam hal ini saya tegaskan di hadapan bapak-bapak ibu-ibu sekalian dan seluruh jajaran, bahwa saya menolak polisi di bawah kementerian. Dan kalaupun saya yang menjadi menteri kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja," ujar Jenderal Sigit disambut tepuk tangan di ruangan Komisi III DPR.

"Oleh karena itu, saya anggap meletakkan Polri di bawah kementerian sama saja melemahkan institusi Polri, melemahkan negara, dan melemahkan presiden. Oleh karena itu, apabila ada pilihan apakah polisi tetap di bawah presiden atau polisi tetap di bawah presiden namun ada menteri kepolisian, Kapolri tetap memimpin, saya memilih Kapolri saja yang dicopot. Dan saya minta seluruh jajaran laksanakan ini, perjuangkan sampai titik darah penghabisan," imbuh dia.

Berita selengkapnya >>> Klik di sini

(miq/miq)

Saksikan video di bawah ini:

Video: Pemerintah Jawab Kritik Soal Pasal Penghinaan Presiden