Ribuan WNI Kabur dari Sarang Sindikat Online Scam Datangi KBRI Kamboja

Jakarta, CNBC Indonesia - Sebanyak 2.117 Warga Negara Indonesia (WNI) di Kamboja mengajukan fasilitas pemulangan ke Indonesia. Jumlah tersebut diperkirakan akan terus bertambah.

"Pada 22 Januari 2026 terdapat penambahan 224 WNI, dan pada 23 Januari 2026 hingga pukul 17.00 bertambah lagi 164 WNI, sehingga total yang ditangani mencapai 2.117 WNI dari sebelumnya 1.726 WNI pada periode 16-21 Januari 2026," demikian keterangan KBRI Phnom Penh, dirilis Kementerian Luar Negeri (Kemlu) di situs resmi, dikutip Sabtu (24/1/2026).

Dijelaskan, lonjakan pengajuan permohonan fasilitasi pemulangan ini merupakan dampak langsung dari razia yang dilakukan Pemerintah Kamboja terhadap pusat-pusat penipuan online (daring/ dalam jaringan), yang menyebabkan banyak warga negara asing, termasuk WNI, keluar dari lokasi sindikat.

Karena itu, ditambahkan, kondisi serupa juga dialami kantor-kantor Kedutaan Besar asing di Phnom Penh, didatangi ratusan warganya.

"KBRI terus mengupayakan percepatan kepulangan WNI. KBRI tengah berkoordinasi intensif dengan otoritas Kamboja agar WNI mendapatkan percepatan penerbitan exit permit dan keringanan hukuman keimigrasian," kata Duta Besar RI untuk Kerajaan Kamboja Santo Darmosumarto.

Dijelaskan, proses pendataan, assessment kasus, dan penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) bagi WNI yang tidak memiliki paspor juga terus dilakukan secara bertahap. Untuk mendukung percepatan proses itu, pemerintah mendatangkan dukungan tambahan, baik berupa SDM dari Kementerian Luar Negeri. Maupun dukungan peralatan dari Ditjen Imigrasi dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang akan menyusul dalam waktu dekat.

Disebutkan, bagi yang punya paspor dan visanya masih berlaku, sudah didorong untuk segera membeli tiket secara mandiri. Dalam hal ini, puluhan WNI telah membeli tiket dan akan segera kembali ke tanah air dalam waktu dekat.

"WNI diminta selalu wapada terhadap penipuan yang mengatasnamakan KBRI. Layanan KBRI tidak dipungut biaya, kecuali biaya resmi SPLP, sesuai dengan peraturan yang ada," demikian peringatan dari KBRI Phnom Penh.

"KBRI juga mengimbau agar WNI menjaga komunikasi dan menginformasikan kondisinya kepada sanak keluarga dan rekan di tanah air, agar keluarga dapat mendukung proses kepulangan mereka ke Indonesia," tulis KBRI Phnom Penh.

Di sisi lain diungkapkan, tidak sedikit yang sudah kembali ke Indonesia tanpa menginformasikankan kepada KBRI.

"KBRI Phnom Penh mengimbau WNI untuk bersabar dan tertib dalam mengikuti seluruh proses kepulangan. KBRI akan melakukan yang terbaik bagi setiap WNI yang memohon fasilitasi," ucap Dubes Santo.

Menurut KBRI Phnom Penh, banyaknya jumlah WNI tentunya menambah kompleksitas penanganan kasus.

"Sepanjang 2025, KBRI menangani 5.088 kasus WNI atau rata-rata 15-30 kasus per hari. Jumlah ini sangat jauh dibandingkan dalam sepekan terakhir, di mana pernah mencapai 520 aduan baru dalam sehari," tulis KBRI Phnom Penh.

Sebelumnya, setelah penangkapan sejumlah otak pelaku (mastermind) sindikat scam/ penipuan online di berbagai kota di Kamboja, banyak jaringan sindikat yang memilih membubarkan diri secara mendadak dan membiarkan para pekerjanya keluar begitu saja.

Akibatnya, para WNI yang sebelumnya terjebak melakukan perjalanan jauh dari provinsi terpencil seperti Banteay Meanchey dan Mondulkiri menuju ibu kota Phnom Penh demi mencari perlindungan.

Sebagai informasi, Pemerintah Kamboja di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Hun Manet memang tengah melakukan pembersihan besar-besaran terhadap industri gelap ini. Hal inilah yang kemudian memicu lonjakan gelombang kedatangan WNI ke KBRI setelah berhasil keluar dari lokasi sindikat yang tersebar di wilayah Kamboja.