Tok! PM Jepang Sanae Takaichi Resmi Bubarkan Parlemen, Ini Alasannya

Jakarta, CNBC Indonesia - Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi resmi membubarkan parlemen setelah baru tiga bulan menjabat. Keputusan ini membuka jalan bagi pemilihan umum sela yang akan digelar pada 8 Februari mendatang.

Pembubaran parlemen dilakukan untuk meminta mandat langsung dari rakyat, sekaligus memanfaatkan tingkat popularitas Takaichi yang saat ini masih tinggi. Perempuan pertama yang menjabat sebagai perdana menteri Jepang itu tercatat memiliki tingkat persetujuan publik sekitar 70% sejak terpilih pada Oktober lalu.

"Saya percaya bahwa satu-satunya pilihan adalah rakyat, sebagai warga negara yang berdaulat, untuk memutuskan apakah Sanae Takaichi harus menjadi perdana menteri," kata Takaichi dalam konferensi pers, Senin (19/1/2026) lalu, seperti dikutip The Associated Press.

"Saya mempertaruhkan karier saya sebagai perdana menteri," tambahnya.

Langkah ini juga bertujuan memperkuat posisi Partai Demokrat Liberal (LDP) yang berkuasa, yang dalam beberapa tahun terakhir kehilangan kepercayaan publik akibat skandal korupsi dana politik serta hubungan masa lalu dengan Gereja Unifikasi yang kontroversial.

Saat ini, koalisi LDP hanya memegang mayoritas tipis di majelis rendah dan bahkan tidak menguasai majelis tinggi, sehingga kerap bergantung pada dukungan oposisi untuk meloloskan agenda kebijakan. Pemilu dini diharapkan dapat mengamankan kembali mayoritas pemerintahan di majelis rendah, kamar parlemen yang memiliki kewenangan paling besar.

Pembubaran majelis rendah yang beranggotakan 465 orang itu menandai dimulainya kampanye resmi selama 12 hari. Ketika Ketua Majelis Fukushiro Nukaga mengumumkan pembubaran, para anggota parlemen berdiri dan meneriakkan "banzai" sebanyak tiga kali sebelum meninggalkan ruang sidang untuk memulai kampanye.

Namun, keputusan Takaichi menuai kritik dari oposisi. Mereka menilai pembubaran parlemen justru menunda pengesahan anggaran penting yang dibutuhkan untuk mendukung langkah-langkah ekonomi, di tengah tekanan inflasi dan lemahnya pertumbuhan ekonomi Jepang.

Di sisi lain, Takaichi juga menghadapi tantangan eksternal. Hubungan Jepang dan China memanas setelah ia menyatakan Jepang dapat terlibat jika Beijing mengambil tindakan militer terhadap Taiwan. Pernyataan itu memicu pembalasan ekonomi dan diplomatik dari China.

Selain itu, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump disebut mendorong Jepang untuk meningkatkan belanja pertahanan, seiring persaingan militer Washington dan Beijing di kawasan Asia-Pasifik.

Sebagai politikus konservatif garis keras, Takaichi ingin menegaskan perbedaan arah dengan pendahulunya yang lebih moderat, Shigeru Ishiba. Ia berjanji mendorong penguatan militer, peningkatan belanja pertahanan, serta kebijakan imigrasi yang lebih ketat demi menjadikan Jepang "kuat dan makmur".

Untuk menopang pemerintahannya, Takaichi menggandeng mitra koalisi baru, Partai Inovasi Jepang (JIP) berhaluan kanan. Kesepakatan koalisi mencakup penguatan militer, percepatan pengaktifan kembali reaktor nuklir yang tidak beroperasi, serta mempertahankan suksesi kekaisaran hanya untuk laki-laki.

Sementara itu, oposisi membentuk Aliansi Reformasi Sentris yang menggabungkan Partai Demokrat Konstitusional Jepang dan Komeito. Meski oposisi dinilai masih terpecah dan peluang menang belum besar, pemilu sela ini menjadi pertaruhan besar bagi Takaichi, baik untuk mengamankan mandat publik maupun menentukan arah kebijakan ekonomi, pertahanan, dan politik Jepang ke depan.