Tak Peduli Bekingan Siapa, Purbaya Sikat yang Main-main Soal Pajak!

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa siap berhadapan dengan siapapun yang berani macam-macam soal pajak. Entah dari internal yang berlaku curang maupun wajib pajak yang melakukan penyuapan hingga menebar ancaman.

Kamis (22/1/2026), Purbaya melakukan perombakan di jajaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan melantik empat pejabat baru di Kanwil DJP Jakarta Utara. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pembenahan internal menyusul mencuatnya kasus suap di KPP Madya Jakarta Utara yang saat ini diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Purbaya menegaskan rotasi jabatan tak hanya formalitas, namun merupakan momentum untuk mengembalikan dan menjaga kepercayaan publik terhadap institusi perpajakan.

"Pelantikan ini bukan sekedar formalitas Ini momentum. Momentum untuk menegaskan ulang Bahwa kita sedang dipercaya negara," ujar Purbaya dalam acara pelantikan empat pejabat baru di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Utara.

Dirinya menjelaskan, bahwa tidak semua pejabat yang digantikan terlibat langsung dalam kasus suap yang sedang ditangani oleh KPK. Namun rotasi tersebut diperlukan agar menjadi peringatan bagi seluruh jajaran Kementerian Keuangan bahwa kinerja pegawai menjadi tanggung jawab seluruh organisasi.

"Makanya, saya ingin mengatakan kembali bahwa satu orang yang menyimpang bisa merusak kerja ribuan orang. Dan karena itu, saya tidak ragu untuk menyampaikan sikap bahwa pegawai pajak yang menyalahgunakan kewenangan akan dikenakan sanksi keras. Mulai dari mutasi ke wilayah terpencil, sampai penghentian sesuai tingkat pelanggarannya," ujarnya.

Bendahara negara itu pun mengatakan bahwa kepercayaan publik memiliki dampak langsung terhadap penerimaan negara, terutama di tengah tantangan pendapatan negara yang tak tercapai pada tahun 2025.

Dengan menjaga integritas, Purbaya yakin target pajak bisa dicapai pada tahun 2026.

"Dan yang paling penting itu bisa berpengaruh kepada pendapatan negara kita, yang setahun kemarin kita sulit sekali meningkatkannya. Saya yakin dengan teman-teman yang lebih baik nanti ke depan, harusnya target pajak kita masih bisa dicapai. Saudara semua memimpin unit di garis depan, di situ wajib pajak datang, dunia usaha datang, disitu kepercayaan negara dipertaruhkan," ujarnya.

Potensi penyimpangan melalui konsep fraud triangle pun menjadi sorotan oleh Purbaya. Potensi terjadinya penyimpangan kerap berawal dari tekanan. Baik tekanan hidup, lingkungan, maupun gaya hidup yang sering kali tak terlihat.

Kedua, kesempatan yang dapat muncul ketika pengawasan lemah, standar prosedur operasional tidak berjalan dengan baik, dan kewenangan tidak dikendalikan secara ketat. Dalam kondisi tersebut peluang penyimpangan terbuka lebar.

Dalam fraud triangle yang ketika adalah ketika pembenaran. Menurutnya ketika penyimpanan sudah dibiarkan atau bahkan normalisasi, organisasi dapat rusak dari dalam. Maka dari itu, untuk mencegah ketiga fraud triangle tersebut Purbaya menegaskan pengendalian harus dimulai dari pimpinan.

Menutup pidatonya, Purbaya meminta kepada seluruh jajaran Kementerian Keuangan untuk berani menjalankan tugas sesuai dengan kewenangan dan garis tanggung jawab masing-masing.

Jika ada pihak yang yang berani bermain curang, bahkan mengajak "backing" maka harus dilawan. Purbaya menekankan, bahwa dukungan tertinggi berada langsung dari presiden, sehingga tidak ada alasan bagi jajaran DJP untuk merasa takut dalam menegakkan aturan.

"Kalau ada yang ribut-ribut hajar kalau ada yang mau backing, kalau yang backingnya terlalu kuat, kasih tahu saya. Kita backingnya presiden langsung, jadi anda gak usah takut. Kan tidak ada bintang, tidak ada bintang lebih tinggi dari presiden kan? Jadi seharusnya anda sama-sama menjalankan martabat untuk tugas Anda.," tegasnya.