Peringatan Keras Purbaya ke PNS Pajak, Macam-macam Langsung Pecat!
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberi peringatan kepada seluruh pegawai pajak untuk tidak terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam tindakan yang dapat merusak integritas Kementerian Keuangan. Jika tidak maka akan dimutasi hingga mendapatkan sanksi pemecatan.
Hal tersebut disampaikannya saat melantik empat pejabat baru di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Utara, imbas dari kasus suap pejabat KPP Madya Jakarta Utara yang tengah diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Purbaya menjelaskan bahwa setiap atasan di lingkungan jajaran Kementerian Keuangan bertanggung jawab atas tindakan bawahannya, sehingga pengawasan harus diperkuat secara bersama-sama.
"Jadi, saya ingin kita ambil langkah-langkah strategis sampai ke level kanwil, kita mutasikan. Ini juga peringatan untuk pegawai pajak yang lain, mungkin juga Bea Cukai sekaligus dan pegawai Kementerian Keuangan yang lain, bahwa atasan tetangga jawab atas tingkat tindakan di bawahnya. Jadi, semuanya harus mengawasi dengan lebih bersama tindakan di bawahnya," kata Purbaya dalam acara pelantikan empat pejabat baru di lingkungan Kanwail DJP Jakarta Utara, Kamis (22/1/2026).
Purbaya pun menegaskan kepada seluruh pegawai untuk bekerja dengan baik. Pasalnya, kinerja seluruh Kementerian Keuangan dapat berpengaruh kepada pendapatan negara.
"Jadi, teman-teman nanti tolong pastikan Anda bekerja dengan baik, karena image-nya bukan saya, bukan Anda, tapi image pajak dan keuangan. Dan yang paling penting itu bisa berpengaruh kepada pendapatan negara kita, yang setahun kemarin kita sulit sekali meningkatkannya," ujarnya.
"Kepercayaan itu bukan dibangun lewat slogan, bukan lewat acara seremonial, tapi lewat perilaku sehari-hari. Profesional, transparan, dan akuntabel selama bertahun-tahun," ujarnya.
Adapun pejabat baru yang dilantik ialah Untung Supardi sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara. Lalu, Gorga Parlaungan sebagai Kepala KPP Madya Jakarta Utaran. Adapula Andika Arisandi selaku Pejabat Fungsional Penilai Pajak Ahli Muda KPP Madya Jakarta Utara serta Hadi Suprayitno Kepala Seksi Pengawasan III, Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara
Khusus untuk pergantian Kepala Kanwil DJP Jakarta Utara, Purbaya menegaskan, tetap dilakukan meski pejabat sebelumnya belum terbukti terlibat dalam kasus suap bawahannya. Namun, ia menegaskan, rotasi ini dan merumahkan kanwil itu menjadi pengingat untuk pejabat lain supaya tak lalai mengawasi bawahan.
"Diistirahatkan dulu sementara, di rumahkan, nanti kita cari jabatan yang pas untuk dia. Walaupun dia gak terlibat langsung kan sebagai Kakanwil, dia mesti bertanggung jawab dengan apa yang terjadi di bawahnya," tegas Purbaya.
Sebagaimana diketahui, KPK telah melakukan penggeledahan di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam rangka mengusut lebih dalam kasus dugaan suap pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Madya Jakarta Utara. Dalam penggeledahan itu, KPK menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik.
Kasus suap pajak di lingkungan pegawai KPP Madya Jakarta Utara bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Dari operasi tersebut, KPK menetapkan tersangka penerima suap/gratifikasi, yakni pejabat Direktorat Jenderal Pajak dan sejumlah konsultan pajak dari perusahaan swasta.
KPK menetapkan tersangka penerima suap/gratifikasi, yaitu Kepala KPP Madya Jakarta Utara Dwi Budi Iswahyu (DWB), Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara Agus Syaifudin (AGS), dan tim Penilai di KPP Madya Jakarta Utara Askob Bahtiar (ASB). Kemudian, tersangka pemberi yakni Konsultan Pajak PT WP Abdul Kadim Sahbudin (ABD) dan Staf PT WP Edy Yulianto (EY).
(mij/mij)[Gambas:Video CNBC]