Di WEF Davos, RI Paparkan Strategi 2030 Hadapi Era AI
Jakarta, CNBC Indonesia - Di tengah percepatan transformasi digital global dan disrupsi pasar tenaga kerja akibat kecerdasan buatan (AI), Indonesia menegaskan bahwa perubahan tersebut perlu dipandang sebagai peluang strategis, bukan krisis.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan Indonesia memilih pendekatan optimistis dan adaptif dalam menghadapi perubahan dunia kerja. Mengacu pada proyeksi World Economic Forum, dia menyampaikan meskipun jutaan pekerjaan berpotensi tergantikan, peluang penciptaan lapangan kerja baru justru terbuka lebih besar.
"Indonesia memandang ini bukan sebagai krisis pekerjaan, tetapi sebagai peluang pekerjaan. Peluang untuk memanfaatkan individu dengan keterampilan, kemampuan beradaptasi, inovasi, dan kontribusi dalam dunia yang terus berubah," ujar Meutya dalam keterangan resmi, Kamis (22/1/2026).
Optimisme tersebut didukung oleh agenda penguatan talenta digital nasional. Indonesia diproyeksikan membutuhkan sekitar sembilan juta talenta digital dalam lima belas tahun ke depan. Pemerintah telah menjalankan berbagai program berskala nasional, mulai dari Kartu Prakerja hingga transformasi pendidikan vokasi sebagai bagian dari upaya sistematis menyiapkan sumber daya manusia yang selaras dengan kebutuhan industri masa depan.
Diskusi juga menyoroti pemanfaatan AI di sektor riil, khususnya di bidang kesehatan dan layanan publik. President of the Center for Global Health and Development serta Co-Chair Women's Health and Economic Empowerment Network (WHEN) Joanne Manrique menekankan AI
seharusnya dimanfaatkan untuk mendukung tugas-tugas operasional, sehingga manusia dapat berfokus pada peran strategis dan empatik.
"Kita menggunakan AI untuk tugas-tugas yang bersifat rutin, namun ketika menyangkut perancangan model kesehatan finansial dan diplomasi
pembiayaan, peran manusia tetap tidak tergantikan," jelas Joanne.
Dari perspektif pendidikan dan literasi digital, Founder dan Chief Executive Officer AI Academy Asia Bolor-Erdene Battsengel menekankan pentingnya pemahaman dasar tentang AI sejak dini. Menurutnya, literasi algoritma diperlukan agar generasi muda memahami bahwa AI merupakan
alat pendukung, bukan penentu keputusan hidup.
"Salah satu alasan kita perlu mengajarkan anak-anak tentang AI, khususnya bagaimana algoritma AI bekerja, adalah agar mereka
memahami bahwa teknologi adalah alat, bukan pembuat keputusan hidup," ujarnya.
Peran kebijakan publik dan kolaborasi lintas sektor turut menjadi sorotan dalam panel ini. Sekretaris Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Sekretaris Utama BKPM Rudy Salahuddin menegaskan pentingnya kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta dalam membangun
ekosistem talenta nasional.
"Di Indonesia, kami bekerja sama dengan sektor swasta tidak hanya dalam penyediaan pelatihan dan pendidikan, tetapi juga dalam penyesuaian kurikulum dan standar industri agar selaras dengan kebutuhan pasar kerja," kata Rudy.
Dia menambahkan pemerintah juga menyiapkan insentif untuk mendorong keterlibatan dunia usaha dalam pengembangan sumber daya manusia.
"Kami memberikan fasilitas pengurangan pajak hingga 200% bagi sektor swasta yang berinvestasi dalam pelatihan dan pendidikan tenaga kerja," tambahnya.
Sebagai informasi, panel diskusi bertajuk "Crisis or Opportunity? Skills for a 2030 Workforce" yang digelar di Davos, menghadirkan perwakilan pemerintah, sektor pendidikan, dan komunitas global. Secara keseluruhan, diskusi panel ini menegaskan bahwa kesiapan tenaga kerja menuju 2030
tidak hanya ditentukan oleh adopsi teknologi, tetapi juga oleh kualitas kebijakan, kolaborasi lintas sektor, serta komitmen untuk memastikan transformasi digital berjalan inklusif dan berkelanjutan. Pendekatan ini mencerminkan komitmen Indonesia dalam memperkuat daya saing sumber daya manusia di tengah dinamika global.
[Gambas:Video CNBC]