Menaker Mau Tingkatkan Produktivitas Pekerja RI, Begini Caranya
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan, pemerintah tengah mendorong peningkatan produktivitas kerja sebagai kunci untuk memperkuat penegakan struktur dan skala upah berbasis produktivitas. Dalam langkah ini, Kemnaker menggandeng serikat pekerja dan serikat buruh untuk menjadi agen-agen peningkatan produktivitas di tempat kerja.
Menurut Yassierli, isu pengupahan tidak bisa diselesaikan hanya dengan kebijakan upah semata. Ia menilai, kebijakan upah perlu diimbangi dengan penegakan struktur dan skala upah yang berlandaskan produktivitas agar manfaatnya dirasakan semua pihak.
"Playing fieldnya harus kita perluas, harusnya menang semua, harusnya kita jadikan positive sum game, caranya adalah playing fieldnya harus kita perluas. Makanya kebijakan upah harus diimbangi dengan kebijakan penegakan struktur skala upah berbasis produktivitas," kata Yassierli dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (21/1/2026).
Ia menyebut, upaya peningkatan produktivitas ini diharapkan menjadi terobosan lintas kementerian. Namun, untuk tahun ini Kemnaker akan memulainya dengan melibatkan serikat pekerja dan serikat buruh sebagai mitra utama.
"Di sinilah upaya kami untuk meningkatkan produktivitas yang sebenarnya kita berharap ini terobosan yang bersifat lintas kementerian, tapi tahun ini saya juga ingin memberikan laporan kepada Bapak dan Ibu Pimpinan Komisi IX DPR RI dan Anggota Komisi IX (DPR RI), kita akan mulai dengan melibatkan para serikat pekerja dan serikat buruh, untuk menjadikan mereka sebagai champion produktivitas," ujarnya.
Ia menegaskan, serikat pekerja akan diposisikan sebagai ujung tombak atau agen peningkatan produktivitas di lingkungan kerja masing-masing.
"Jadi mereka akan menjadi agen-agen peningkatan produktivitas," ucap dia.
Yassierli mengungkapkan, Kemnaker sudah menjalankan pelatihan dalam bentuk pilot project pada 2025. Program tersebut akan dilanjutkan pada 2026 dengan cakupan yang lebih luas, termasuk intervensi langsung ke perusahaan.
"Jadi kita sudah melakukan pelatihan pilot project di tahun 2025, dan 2026 ini kita akan teruskan, mereka akan menjadi agen untuk peningkatan produktivitas. Bahkan juga kemudian kita memperluas.. untuk kemudian memberikan intervensi kepada perusahaan," kata Yassierli.
Ia menyebut, Kemnaker menargetkan setidaknya 500 perusahaan menengah akan dibantu untuk meningkatkan produktivitasnya sepanjang tahun ini.
"Jadi kami punya target tahun ini minimal 500 perusahaan kita akan bantu, perusahaan menengah untuk kita tingkatkan produktivitasnya, itu target kami," ujarnya.
Ditemui usai rapat, Yassierli memastikan program menggandeng serikat pekerja sebagai agen produktivitas sudah berjalan sejak 2024. Saat itu, Kemnaker mulai melibatkan serikat pekerja dalam pelatihan kesadaran terkait pentingnya produktivitas.
"Iya itu sudah berjalan, jadi memang tahun 2024 kita sudah mulai melibatkan Serikat Pekerja untuk pelatihan-pelatihan kesadaran terkait dengan pentingnya produktivitas," kata Yassierli.
"Dan Alhamdulillah itu disambut baik, dan tidak hanya terkait dengan tema produktivitas. Tahun lalu kita juga sudah menginisiasi sekian puluh pelatihan K3 dengan melibatkan Serikat Pekerja, Serikat Buruh," sambungnya.
Saat ditanya serikat pekerja mana saja yang terlibat, Yassierli menyebut pihaknya menggandeng serikat pekerja yang sudah terdata di Kemnaker, meski pelaksanaannya dilakukan bertahap.
"(Serikat Pekerja) yang terdata di kita. Tentu.. tapi bertahap, belum semua. Dan Insya Allah programnya kita akan lanjutkan tahun ini," ucap dia.
Yassierli juga menegaskan, serikat pekerja yang kerap turun aksi atau demonstrasi tetap akan dirangkul dalam program ini. Ia menilai demonstrasi adalah bagian dari penyampaian aspirasi yang perlu dihargai.
"Iya semua dong, nggak boleh dong kalau engga. Kalau demo itu kan bagian dari upaya mereka untuk menyampaikan aspirasi, dan kita apresiasi itu," pungkasnya.
(wur)