Kemendag Buka Data DMO Minyakita Anjlok, Minta Pihak Ini Turun Tangan

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Perdagangan (Kemendag) melaporkan realisasi Domestic Market Obligation (DMO) minyak goreng rakyat, Minyakita, pada Desember 2025 turun tajam dibanding capaian bulan-bulan sebelumnya, Oktober dan November.

Kondisi ini dinilai berkaitan erat dengan merosotnya ekspor crude palm oil (CPO) pada periode yang sama, yang kemudian ikut menekan pasokan minyak goreng untuk pasar domestik.

Sebagai catatan, program Minyakita merupakan bagian dari kewajiban pasok domestik (DMO) yang harus dipenuhi produsen dalam negeri, terutama eksportir kelapa sawit dan produk turunannya. Program ini juga ditegaskan bukan berasal dari subsidi APBN. Dalam skema tersebut, produsen yang memenuhi kewajiban DMO akan memperoleh insentif berupa hak ekspor produk turunan kelapa sawit.

Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kemendag Nawandaru Dwi Putra memaparkan, realisasi DMO Minyakita pada Oktober 2025 mencapai 176.429 ton dan meningkat pada November 2025 menjadi 184.076 ton. Namun memasuki Desember 2025, realisasinya turun menjadi 167.131 ton.

Sementara itu, hingga 15 Januari 2026, realisasi DMO baru menyentuh 45.671 ton, jauh lebih rendah dibanding capaian pada bulan-bulan sebelumnya.

"Realisasi DMO Minyakita untuk apabila kita dibandingkan dengan Oktober-November (2025) memang selama bulan Desember 2025 ini mengalami penurunan yang sangat signifikan. Dan kita harapkan di bulan Januari (2026) ini ada kenaikan dari pelaku usaha produsen dan eksportir CPO, sehingga ada kenaikan ekspor. Ini nanti akan berimbas pada realisasi DMO di dalam negeri," kata Nawandaru dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang disiarkan melalui kanal YouTube Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (19/1/2026).

Di tengah kondisi tersebut, Kemendag juga menekankan penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43 Tahun 2025 (Permendag 43/2025). Aturan ini mewajibkan produsen menyalurkan minimal 35% DMO Minyakita melalui BUMN, termasuk Perum Bulog dan ID Food beserta jaringan anak usahanya seperti PT PPI, RNI, hingga Rajawali Nusindo.

Berdasarkan data Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (Simirah), porsi distribusi Minyakita melalui BUMN sebagai distributor lini 1 (D1) mengalami kenaikan. Pada periode 1 Desember 2025 hingga 15 Januari 2026, distribusi melalui jalur BUMN tercatat meningkat menjadi 15,31% atau setara 32.574,63 ton. Secara tahunan, realisasi DMO melalui D1 BUMN juga disebut naik 11,2% sepanjang 2025.

Jika dirinci, Perum Bulog menyalurkan 20.823,80 ton atau menguasai 9,79% distribusi D1. Sementara ID Food menyalurkan 11.750,83 ton atau sekitar 5,52%.

Kemendag menilai penyaluran DMO lewat BUMN pangan ini penting untuk memperpendek rantai distribusi. Dengan begitu, Minyakita bisa langsung masuk ke pedagang pasar rakyat tanpa perlu melewati perantara distributor lini 2 (D2), sehingga harga eceran tertinggi (HET) Rp15.700 per liter lebih mudah dijangkau masyarakat.

Nawandaru menambahkan, upaya penjajakan dan pemasokan Minyakita masih terus berjalan hingga 15 Januari 2026. Ia menyebut beberapa produsen sudah menyampaikan, mereka sedang berkoordinasi dengan BUMN untuk menjajaki kerjasama distribusi.

"Mereka sedang melakukan penjajakan kerja sama dengan beberapa produsen, hampir semua produsen juga sudah melakukan pendekatan," ujarnya.

Selain produsen, Nawandaru juga menyoroti peran pemerintah daerah. Ia meminta Pemda ikut mempercepat distribusi Minyakita, terutama di wilayah yang masih mencatat lonjakan harga cukup tinggi di atas HET.

Menurutnya, koordinasi langsung dengan Perum Bulog dan ID Food menjadi langkah krusial agar pasokan bisa segera masuk ke titik pasar pantauan.

Di saat yang sama, ia menekankan perlunya pemantauan intensif terhadap pedagang guna menekan harga minyak goreng secara keseluruhan.