Kedubes Iran Beri Penjelasan Situasi Demonstrasi di Dalam Negeri

Jakarta, CNBC Indonesia - Kedutaan Besar Iran di Jakarta memberikan klarifikasi sekaligus penjelasan terkait situasi yang terjadi di Iran.

Dalam hak jawabnya terkait pemberitaan CNBC Indonesia berjudul Strategi Senyap" Israel: Mengapa Netanyahu Bungkam Saat ran Membara?, Kedubes Iran menyatakan istilah "rezim" yang merujuk pada pemerintahan Iran tidak sejalan dengan kebijakan luar negeri Indonesia yang berlandaskan prinsip nonblok dan tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain.

Kedubes Iran juga menyampaikan penjelasan dan situasi terkini terkait demonstrasi yang pecah sejak akhir tahun lalu.

Republik lslam lran adalah sebuah negara yang sah, resmi, dan legal yang berdiri atas dasar kedaulatan rakyat. Selama hampir lima dekade terakhir, rakyat lran - di tengah tekanan ekonomi terberat akibat sanksi sepihak dan tidak adil yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya dengan dalih yang tidak berdasar - senantiasa memberikan dukungan penuh kepada negara dan sistem politiknya. Aksi massa besar pada tanggal 12 Januari 2026 dalam rangka mendukung Republik lslam lran kembali menunjukkan secara nyata legitimasi dan dukungan rakyat terhadap sistem pemerintahan tersebut di hadapan dunia internasional.

Republik Islam lran merupakan salah satu anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang paling berkomitmen dan diakui secara resmi oleh seluruh negara anggota PBB. Negara kami tidak pernah melakukan agresi terhadap negara lain selama beberapa dekade terakhir. Sebaliknya, ran secara konsisten menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayahnya, sekaligus mendukung hak-hak masyarakat tertindas di berbagai belahan dunia dalam menghadapi agresi dan hegemoni.

Keberadaan demonstrasi dan aksi protes damai di berbagai negara, termasuk ran dan Indonesia, merupakan cerminan dari berjalannya prinsip demokrasi di negara-negara tersebut. Sudah menjadi hal yang lumrah bahwa setiap negara membedakan secara tegas antara aksi protes damai yang sah dengan tindakan kekerasan yang terorganisasi, bersifat destruktif, dan mengganggu ketertiban umum.

Republik Islam lran, baik secara hukum maupun dalam praktik, menjunjung tinggi kebebasan berpendapat serta hak untuk menyelenggarakan aksi unjuk rasa damai. Hak-hak tersebut diakui dalam kerangka Konstitusi Republik Islam Iran serta kewajiban internasionalnya, termasuk Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Pemerintah Iran senantiasa memanfaatkan mekanisme hukum yang tersedia untuk menampung dan menindaklanjuti tuntutan masyarakat yang disampaikan secara damai dan sesuai hukum.

Aksi-aksi protes damai yang terjadi baru-baru ini, dengan tujuan melemahkan sistem Republik lslam Iran, telah disusupi dan diubah menjadi tindakan kekerasan oleh unsur-unsur teroris yang berafiliasi dengan Amerika Serikat dan Israel. Kekerasan tersebut disertai dengan perusakan fasilitas umum, penyerangan terhadap pusat-pusat kepolisian, penggunaan bahan mudah terbakar dan senjata api, yang pada akhirnya membahayakan keselamatan ribuan aparat keamanan serta warga sipil yang tidak bersalah.

Lebih dari 100 anggota aparat keamanan Republik Islam ran gugur sebagai martir akibat eskalasi kekerasan terhadap aksi-aksi damai tersebut oleh kelompok teroris bersenjata. Apabila peristiwa serupa terjadi di negara lain, reaksi apa yang akan diambil? Sudah dapat dipastikan bahwa tindakan kekerasan yang terorganisasi dan bersifat terorisme tidak akan pernah dapat diterima atau ditoleransi oleh negara manapun.

Satu-satunya "kesalahan" pemerintah dan rakyat Republik Islam lran adalah keteguhan mereka untuk tidak tunduk pada tekanan, intimidasi, dan agresi Amerika Serikat serta rezim Zionis Israel di kawasan maupun di tingkat global. Sikap ini berakar pada semangat kemerdekaan dan martabat bangsa lran, sekaligus menjadi penghalang utama bagi terwujudnya ambisi hegemonik pihak-pihak agresor tersebut.

 

(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]