"Perang" di Dalam Negeri AS Memanas, Ribuan Tentara Siap Diterjunkan
Jakarta, CNBC Indonesia - Ketegangan di Minnesota akibat gelombang protes terhadap kebijakan deportasi pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kini memasuki babak baru. Pentagon dilaporkan telah memerintahkan sekitar 1.500 prajurit aktif Angkatan Darat AS yang berbasis di Alaska untuk bersiaga menghadapi kemungkinan penugasan ke negara bagian tersebut, menyusul kekhawatiran meningkatnya eskalasi kekerasan di lapangan.
Dua pejabat Amerika Serikat mengatakan kepada Reuters pada Minggu (18/1/2026) bahwa satuan-satuan militer itu ditempatkan dalam status siaga penugasan, meski hingga kini belum ada kepastian apakah pasukan tersebut benar-benar akan dikirim ke Minnesota. Langkah ini diambil sebagai antisipasi apabila situasi keamanan di negara bagian wilayah Midwest itu memburuk.
Para prajurit yang disiagakan itu merupakan personel dua batalion infanteri Angkatan Darat AS di bawah Divisi Lintas Udara ke-11 yang bermarkas di Alaska. Mereka dikenal memiliki keahlian dalam operasi di kondisi cuaca dingin.
Ancaman pengerahan militer muncul setelah Trump, pada Kamis lalu, menyatakan kesiapannya menggunakan Undang-Undang Pemberontakan untuk mengerahkan pasukan bersenjata apabila otoritas negara bagian dinilai gagal menghentikan aksi protes yang menyasar petugas imigrasi federal. Pernyataan itu disampaikan di tengah lonjakan kehadiran agen Imigrasi dan Bea Cukai AS (ICE) di Minnesota.
Sejak awal Januari, konfrontasi antara warga dan aparat federal kian memanas di Minneapolis. Ketegangan meningkat tajam setelah tewasnya Renee Good, seorang ibu tiga anak berusia 37 tahun, yang ditembak mati saat berada di balik kemudi mobilnya oleh petugas ICE bernama Jonathan Ross pada 7 Januari.
Wali Kota Minneapolis Jacob Frey menilai bahwa pengerahan militer justru akan memperkeruh situasi. Dalam wawancara dengan NBC, Frey mengatakan langkah tersebut tidak diperlukan.
"Itu akan menjadi langkah yang mengejutkan," kata Frey. "Kami tidak membutuhkan lebih banyak agen federal untuk menjaga keselamatan warga. Kami aman."
Menurut Frey, pemerintah federal sebelumnya telah mengirim sekitar 3.000 agen imigrasi dan petugas Patroli Perbatasan AS ke Minneapolis dan St. Paul untuk menangani aksi protes yang sebagian besar berlangsung damai. Namun, kehadiran besar-besaran aparat federal justru diikuti dengan meningkatnya bentrokan di lapangan, terutama setelah kematian Good.
Menteri Keamanan Dalam Negeri AS Kristi Noem, dalam wawancara terpisah dengan CBS menyarankan agar Frey menyediakan "zona protes damai" bagi para demonstran.
Trump sendiri berkali-kali mengaitkan pengerahan aparat imigrasi dengan skandal dugaan pencurian dana federal yang seharusnya dialokasikan untuk program kesejahteraan sosial di Minnesota. Presiden dan sejumlah pejabat pemerintahannya juga secara khusus menyoroti komunitas imigran Somalia di negara bagian tersebut.
Namun, operasi ICE tidak hanya menyasar komunitas Somalia. Pada Minggu, agen federal bersenjata memasuki sebuah rumah di St. Paul dan membawa keluar seorang pria yang hanya mengenakan celana pendek dan selimut. Insiden itu memicu reaksi warga sekitar yang membunyikan klakson, meniup peluit, dan berteriak meminta para agen pergi. Pria tersebut diketahui merupakan anggota komunitas Hmong, kelompok etnis yang bermigrasi ke wilayah itu dari Laos sejak tahun 1970-an setelah berpihak kepada AS dalam Perang Vietnam.
Menurut Pew Research Center, sekitar sepertiga populasi Hmong di Amerika Serikat merupakan imigran. Selain itu, tiga hari sebelumnya, agen federal juga menangkap tiga pekerja dari sebuah restoran keluarga asal Meksiko di kota Willmar, hanya beberapa jam setelah mereka makan siang di tempat tersebut, sebagaimana dilaporkan Minnesota Star Tribune.
Ancaman pengerahan pasukan militer ini muncul di tengah lonjakan kehadiran agen imigrasi federal. Jika benar-benar dilakukan, belum jelas apakah pemerintahan Trump akan secara resmi mengaktifkan Undang-Undang Pemberontakan, undang-undang yang memberi presiden kewenangan untuk mengerahkan militer atau memfederalisasi Garda Nasional guna meredam pemberontakan domestik.
Meski tanpa mengaktifkan undang-undang tersebut, seorang presiden tetap memiliki kewenangan mengerahkan pasukan aktif untuk tujuan tertentu di dalam negeri, termasuk melindungi properti federal. Alasan ini sebelumnya digunakan Trump untuk mengirim Marinir ke Los Angeles tahun lalu.
Selain pasukan aktif, Pentagon juga memiliki opsi mengerahkan unit Garda Nasional respons cepat yang baru dibentuk untuk menangani gangguan sipil.
"Departemen Perang selalu siap melaksanakan perintah panglima tertinggi jika diminta," ujar juru bicara Pentagon Sean Parnell, menggunakan istilah yang menjadi sebutan pilihan pemerintahan Trump untuk Departemen Pertahanan AS.
Langkah serupa juga dilakukan di sejumlah kota besar lain di Amerika Serikat, yang mayoritas dipimpin oleh politisi Partai Demokrat.
Trump sebelumnya menyatakan bahwa pengerahan pasukan di Los Angeles, Chicago, Washington D.C., Memphis, dan Portland diperlukan untuk memerangi kejahatan serta melindungi properti dan personel federal dari aksi protes. Namun bulan ini, ia juga mengumumkan penarikan Garda Nasional dari Chicago, Los Angeles, dan Portland setelah pengerahan di kota-kota tersebut menghadapi tantangan hukum dan penolakan.
Para pemimpin daerah menuding presiden melakukan pelampauan kewenangan federal serta membesar-besarkan insiden kekerasan yang bersifat terisolasi untuk membenarkan pengerahan pasukan.
Sementara itu, Gubernur Minnesota Tim Walz, yang tengah menjadi subjek penyelidikan pidana oleh Departemen Kehakiman AS, telah mengerahkan Garda Nasional negara bagian untuk mendukung penegakan hukum lokal sekaligus melindungi hak warga untuk melakukan protes damai. Hal tersebut disampaikan Departemen Keamanan Publik Minnesota melalui akun X pada Sabtu.
Â
(luc/luc)[Gambas:Video CNBC]