Mantan Menkeu Ungkap Biang Kerok Megaproyek RI Sering Mangkrak
Jakarta, CNBC Indonesia - Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2013-2018, Agus Martowardojo mengungkapkan sejumlah risiko yang bisa membuat megaproyek di Indonesia berakhir mangkrak, ataupun berjalan secara lambat saat proses pembangunannya.
Pria yang juga sempat menjadi Menteri Keuangan periode 2010-2013 itu mengatakan, kondisi itu kerap terjadi karena banyaknya faktor risiko dan ketidakpastian penyelesaian proyek yang kerap tidak dituntaskan sejak perencanaan, bukan disebabkan kurangnya pendanaan.
"Saya kasih pandangan bahwa proyek besar itu banyak tidak bergerak seperti rencana atau pelan itu bukan karena enggak ada uang. Bergerak tidak sesuai rencana karena ada faktor risiko dan ketidakpastian yang belum ditangani," kata Agus dalam Business Outlook 2026 oleh Indonesian Business Council di Hotel Mulia, Jakarta pada Rabu (14/1/2026).
Agus menjelaskan, risiko pertama yang berpotensi membuat megaproyek mangkrak dan sering terjadi di Indonesia ialah terkait dengan kesiapan yang memang sejak awal tidak dirancang dengan benar. "Pertama adalah readiness harus lebih baik. Jadi harus persiapannya harus disiapkan," katanya.
Kedua adalah faktor risiko seperti lahan yang belum dibebaskan dan risiko permintaan yang belum terukur sebelum proyek itu dieksekusi. "Biasanya kalau di Indonesia masalah izin belum dapat atau masalah lahan belum dibebaskan," ujarnya.
"Atau kalau di Indonesia yang lain adalah demand risk, risiko permintaan. Mau bikin proyek besar tapi trafiknya berapa penumpang yang akan lewat, yang naik kereta api berapa banyak itu pun belum ada," tegas Agus.
Faktor ketiga terkait dengan kejelasan struktur hukum dan kesesuaian dengan best practice di negara lain, yang akan sangat mempengaruhi kepercayaan investor.
"Kalau kamu mau bikin public-private partnership, itu strukturnya hukumnya harus baik dan best practice. Tidak bisa kita modifikasi dan akhirnya tidak bisa diterima oleh investor," tutur Agus.
Faktor keempat, yang juga sangat penting adalah kepastian pembayaran suatu proyek. Agus menghimbau jangan sampai proyek jalan namun kepastian pembayaran tidak ada.
Bila proyek itu terkait dengan proyek negara, Agus menilai peran APBN dan Danantara juga diperlukan untuk menyokong pembangunan agar berjalan, yakni sebagai katalis pengurang risiko.
Sementara swasta diberi porsi sebagai pembangun proyek atau investor.
"APBN dan Danantara menurut saya seharusnya mereka lebih menjadi katalis untuk mengurangi risiko atau menjalankan project preparation sehingga nanti pemodal besar akan bisa masuk.Tetapi jangan sampai pemerintah maupun Danantara mengambil alih porsinya swasta," kata Agus.
Selain itu, Agus mengatakan pemerintah maupun Danantara juga bisa membuat feasibility study, hingga front-end engineering design. Di sisi lain, pemerintah juga bisa mendukung persiapan viability gap fund.
Jadi, Agus menilai kalau suatu proyek kurang feasible nanti bisa didukung oleh pemerintah dengan viability gap fund atau ada affability payment.
"Hal-hal ini bisa membuat APBN dan Danantara fokus kepada katalis untuk derisking dan proyek preparation, dan akhirnya modal besar akan masuk dan swasta juga," tegasnya.
(arj/mij)[Gambas:Video CNBC]