Trenggono Minta Anggaran Rp 1,7 T Efek Bencana Sumatra, untuk Apa?

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Wahyu Sakti Trenggono meminta dukungan anggaran sebesar Rp1,71 triliun untuk mempercepat pemulihan sektor kelautan dan perikanan di Sumatra pasca banjir besar Sumatra.

Dampak bencana tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga langsung memukul mata pencaharian masyarakat pesisir di sejumlah wilayah barat Indonesia. Berdasarkan identifikasi di lapangan, kerusakan tersebar luas dan melibatkan banyak pelaku usaha perikanan skala kecil hingga menengah.

"Dari hasil identifikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah, bencana ini mencakup tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, dengan total 39 kabupaten/kota terdampak," ujar Trenggono dalam rapat kerja dengan komisi IV DPR RI, Rabu (14/1/2026).

Kelompok masyarakat yang terdampak berasal dari berbagai subsektor, mulai dari perikanan tangkap hingga pengolahan hasil perikanan. Menurutnya, skala dampak tersebut membuat pemulihan tidak bisa dilakukan secara parsial.

"Nelayan yang terdampak mencapai 8.368 orang, pembudidaya ikan 27.879 orang, dan pengolah ikan sebanyak 1.431 unit usaha," kata Trenggono.

Selain sumber daya manusia, Trenggono menambahkan, kerusakan juga terjadi pada aset produksi yang menjadi tulang punggung kegiatan ekonomi pesisir. Kerusakan ini, kata dia, membuat aktivitas melaut dan budidaya di banyak lokasi terhenti total.

"Kapal yang rusak maupun hilang, termasuk alat tangkap, tercatat sebanyak 3.612 unit. Untuk tambak dan kolam ikan yang terdampak luasnya sekitar 30.723 hektare, sementara unit pengolahan ikan yang rusak ada 396 UPI," ungkapnya.

Seiring terbitnya Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam, KKP kini mengalihkan fokus ke fase pemulihan ekonomi masyarakat. Strategi yang disiapkan, lanjut Trenggono, dirancang agar pelaku usaha perikanan bisa kembali berproduksi secepat mungkin.

"Program kami terbagi dalam dua intervensi utama, yaitu rehabilitasi infrastruktur perikanan dan bantuan sarana usaha bagi nelayan serta pembudidaya," jelasnya.

Ia merinci bahwa rehabilitasi mencakup perbaikan dermaga, fasilitas perikanan tangkap, tambak budidaya, hingga bangunan pengolahan ikan. Sementara untuk bantuan usaha, pemerintah akan menyiapkan berbagai sarana produksi agar aktivitas ekonomi bisa segera berjalan kembali. Seluruh rangkaian program tersebut membutuhkan dukungan anggaran yang tidak kecil.

"Berdasarkan perhitungan teknis, total estimasi kebutuhan anggaran untuk pemulihan sektor kelautan dan perikanan di Sumatera adalah sebesar 1,71 triliun," kata Trenggono.

"Karena itu kami mohon dukungan Komisi IV DPR RI dan kementerian/lembaga mitra kerja agar sinergi ini bisa terbangun dengan baik, demi pemulihan dan peningkatan ekonomi masyarakat kelautan dan perikanan," lanjutnya.