Update Terkini Chaos Iran, Perang Dagang Baru-Invasi di Depan Mata

Jakarta, CNBC Indonesia - Tensi geopolitik di Timur Tengah belum mereda kendati Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, menyatakan bahwa Iran mulai menunjukkan keinginan untuk bernegosiasi dengan Washington.

Pernyataan ini muncul di tengah ancaman serangan militer AS sebagai respons atas tindakan keras Teheran terhadap demonstran yang dilaporkan telah menelan ratusan korban jiwa.

Berikut sejumlah perkembangan dan fakta terkait ketegangan terbaru ini dikutip The Associated Press, Selasa (13/1/2026):

Klaim Trump dan Ancaman Militer

Berbicara kepada awak media di pesawat kepresidenan Air Force One, Trump mengungkapkan bahwa militer AS sedang mengkaji "opsi-opsi yang sangat kuat" untuk merespons situasi di Iran.

"Saya pikir mereka lelah dipukul oleh Amerika Serikat. Iran ingin bernegosiasi," ujar Trump. Namun, ia menegaskan tidak akan ragu untuk bertindak jika Iran melakukan serangan balasan. "Jika mereka melakukan itu [balas dendam], kami akan memukul mereka pada tingkat yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya."

Berdasarkan sumber internal Gedung Putih, tim keamanan nasional AS sedang mempertimbangkan berbagai respons, mulai dari serangan siber hingga serangan militer langsung, baik oleh AS maupun sekutunya, Israel.

"Perang Dagang" Baru: Tarif 25% bagi Rekanan Iran

Tidak hanya gertakan militer, Trump juga meluncurkan serangan ekonomi yang mengejutkan pasar global. Melalui unggahan di media sosial, Trump mengumumkan pemberlakuan tarif sebesar 25% bagi negara-negara yang tetap menjalin hubungan bisnis dengan Iran.

"Berlaku segera," tulis Trump. Kebijakan ini diprediksi akan berdampak luas pada sejumlah ekonomi besar yang memiliki hubungan dagang dengan Teheran, termasuk Brasil, China, Rusia, Turki, hingga Uni Emirat Arab (UEA). Langkah ini menegaskan gaya diplomasi Trump yang kerap menggunakan tarif sebagai alat penekan untuk memaksakan kehendak politiknya di panggung internasional.

Krisis Kemanusiaan dan Ekonomi

Situasi kemanusiaan di Iran kian kritis seiring dengan melonjaknya angka kematian dalam dua pekan terakhir. Berdasarkan laporan Human Rights Activists News Agency (HRANA), setidaknya 646 orang telah tewas dalam bentrokan berdarah tersebut. Data rincian menunjukkan bahwa mayoritas korban jiwa adalah warga sipil dengan jumlah 512 demonstran, sementara 134 lainnya berasal dari anggota pasukan keamanan.

Gelombang penangkapan massal juga terus menghantui warga di berbagai kota. Tercatat lebih dari 10.700 orang telah ditahan oleh pihak berwenang sejak aksi protes pecah. Tekanan terhadap para demonstran semakin meningkat setelah Jaksa Agung Iran mengeluarkan peringatan keras bahwa siapa pun yang terlibat dalam aksi protes akan dikategorikan sebagai "musuh Tuhan", sebuah label dakwaan yang membawa risiko hukuman mati.

Upaya dunia internasional untuk memantau kondisi lapangan secara real-time terhambat oleh kebijakan pemutusan akses informasi (blackout) oleh pemerintah Iran. Pemutusan koneksi internet dan saluran telepon secara total menyulitkan verifikasi jumlah korban dan skala demonstrasi dari luar negeri. Banyak pihak mengkhawatirkan kebijakan isolasi informasi ini sengaja dilakukan untuk memberikan ruang bagi kelompok garis keras dalam aparat keamanan guna melancarkan penumpasan yang lebih brutal.

Di sisi ekonomi, demonstrasi ini merupakan akumulasi dari kemarahan warga atas krisis mata uang yang kian parah. Nilai tukar Rial Iran dilaporkan terjun bebas hingga menyentuh level lebih dari 1,4 juta rial per US$ 1, akibat tekanan sanksi internasional terkait program nuklir Teheran. Ketidakstabilan ekonomi inilah yang menjadi sumbu awal protes pada 28 Desember lalu, sebelum akhirnya berkembang menjadi tantangan terbuka terhadap sistem teokrasi Iran.

Respons Teheran: "Situasi Terkendali"

Di pihak lain, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, bersikeras bahwa situasi di dalam negeri telah berada di bawah kendali penuh. Dalam pernyataannya kepada diplomat asing, Araghchi menuding Israel dan AS sebagai dalang di balik kekerasan tersebut tanpa memberikan bukti konkret.

Meskipun retorika publik cenderung keras, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghaei, menyatakan saluran komunikasi dengan AS tetap terbuka, namun ia menekankan bahwa negosiasi harus didasarkan pada kepentingan bersama, bukan "pendiktean sepihak".