2 Kuncian Manufaktur RI Tahun 2026 Bisa Perkasa Menurut Bos Pengusaha

Jakarta, CNBC Indonesia - Dunia usaha menilai arah kinerja industri manufaktur pada 2026 akan sangat ditentukan oleh kombinasi faktor domestik dan global. Setelah melewati fase pemulihan di 2025, tantangan berikutnya adalah memastikan momentum tersebut tidak berhenti sebagai rebound jangka pendek.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani mengatakan, setidaknya ada dua faktor utama yang akan membentuk outlook manufaktur tahun depan.

"Outlook 2026 akan sangat dipengaruhi oleh dua hal. Pertama, efek lanjutan kebijakan 2025, seperti paket stimulus, deregulasi impor, dan pembenahan perizinan. Jika implementasinya konsisten, ini bisa menurunkan sebagian tantangan struktur biaya dan memberi ruang ekspansi manufaktur," ujar Shinta kepada CNBC Indonesia, dikutip Kamis (8/1/2025).

Ia menilai, langkah pemerintah sepanjang 2025 menjadi fondasi penting, terutama dalam menciptakan iklim usaha yang lebih efisien. Namun, efektivitas kebijakan tersebut sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan di lapangan dan koordinasi antarinstansi.

Selain faktor domestik, tekanan dan peluang dari luar negeri juga dinilai akan memainkan peran besar. Ketidakpastian global masih tinggi, mulai dari geopolitik hingga arah kebijakan negara-negara mitra dagang utama.

"Kedua, kita juga menghadapi peluang sekaligus risiko eksternal dan policy shock, mulai dari dinamika geopolitik, tarif resiprokal Amerika Serikat, implementasi IEU-CEPA, hingga kebijakan lingkungan Eropa seperti EUDR (UU Deregulasi UE) dan CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism/ penyesuaian batas karbon), serta arah kebijakan The Fed," jelas Shinta.

Tantangan utama bukan sekadar bertahan dari tekanan tersebut, melainkan bagaimana mengubah pemulihan yang mulai terlihat pada 2025 menjadi proses reindustrialisasi yang lebih dalam dan berkelanjutan.

"Kuncinya ada pada seberapa cepat pemerintah dan dunia usaha bisa mengubah momentum pemulihan 2025 menjadi re-industrialisasi yang lebih dalam, bukan hanya pemantulan jangka pendek," katanya.

Shinta menegaskan, target pertumbuhan manufaktur 2026 tidak bisa dicapai dengan pendekatan parsial. Dibutuhkan strategi yang terkoordinasi dan mampu menjawab persoalan struktural yang selama ini membebani industri.

"Kami menilai pencapaian target manufaktur 2026 memerlukan pendekatan yang terkoordinasi, konsisten, dan benar-benar meng-address kebutuhan struktural," ujarnya.

Dalam jangka menengah, ia melihat peluang peningkatan nilai tambah industri sangat terkait dengan kemampuan Indonesia memanfaatkan tren hilirisasi, digitalisasi, dan ekonomi hijau. Transformasi ini dinilai krusial agar Indonesia tidak terus berada di posisi eksportir bahan mentah.

"Prospek nilai tambah manufaktur Indonesia di 2026 akan sangat ditentukan oleh kemampuan kita naik kelas, dari eksportir bahan mentah menjadi basis produksi bernilai tambah," tutur Shinta.

Derasnya investasi hilirisasi perlu diiringi kebijakan industri yang lebih spesifik dan terarah agar dampaknya terasa luas ke dalam negeri.

"Investasi hilirisasi yang tumbuh cepat, jika diikuti kebijakan industri berbasis komoditas, pengembangan klaster, kemitraan riset, serta integrasi UMKM ke dalam rantai nilai lokal, berpotensi meningkatkan domestic value added ekspor secara bertahap," jelasnya.

Di sisi lain, pekerjaan rumah di dalam negeri dinilai masih cukup berat. Untuk menjaga daya saing harga di pasar global, pembenahan biaya produksi dan kepastian regulasi menjadi agenda yang tidak bisa ditunda.

"Penurunan biaya logistik, energi, dan bunga pinjaman, penguatan instrumen perdagangan, penegakan hukum terhadap impor ilegal, serta percepatan deregulasi perizinan dan kepastian aturan teknis harus berjalan bersamaan," kata Shinta.

Dengan berbagai faktor tersebut, Apindo menilai prospek ekspor manufaktur pada 2026 tetap terbuka, meski tidak akan melesat tajam.

"Kami melihat masih ada ruang bagi ekspor manufaktur Indonesia untuk tumbuh di 2026, tetapi lebih dalam koridor measured growth, bukan lonjakan spektakuler," ujarnya.

Ke depan, Shinta menekankan perlunya perubahan fokus kebijakan. Bukan lagi sekadar mengejar volume ekspor, melainkan memastikan kualitas pertumbuhan industri benar-benar berdampak pada perekonomian domestik.

"Fokus kebijakan perlu bergeser ke peningkatan kualitas dan nilai tambah, sambil memastikan ekspansi manufaktur menciptakan lapangan kerja formal dan memperkuat kelas menengah, bukan hanya menambah kapasitas produksi yang padat modal," kata Shinta.