Panas! China Ngamuk AS "Curi" Jatah Pasokan Minyak dari Venezuela

Jakarta, CNBC Indonesia - Beijing secara terbuka mengecam langkah Amerika Serikat yang menyatakan akan mengambil alih minyak Venezuela, menyusul operasi militer Washington yang menggulingkan Presiden Nicolas Maduro. Pemerintah China menilai tindakan tersebut sebagai bentuk campur tangan terang-terangan yang melanggar hukum internasional dan merusak kedaulatan negara Amerika Selatan itu.

Dalam pernyataannya pada Rabu (7/1/2026), juru bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning menyebut tindakan Amerika Serikat di Venezuela telah melampaui norma internasional.

"Venezuela adalah negara berdaulat dan memiliki kedaulatan permanen penuh atas seluruh sumber daya alam dan kegiatan ekonominya," kata Mao, dilansir South China Morning Post.

Kecaman itu muncul sehari setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa Venezuela akan menyerahkan hingga 50 juta barel minyak kepada Amerika Serikat. Trump menyatakan hasil penjualan minyak tersebut akan digunakan untuk kepentingan kedua negara.

Pernyataan Trump menandai eskalasi terbaru dalam upaya Washington memperluas pengaruh ekonominya di Amerika Latin. Langkah itu mengikuti penggerebekan militer pada Sabtu lalu yang menggulingkan Maduro serta klaim Trump bahwa Amerika Serikat akan sementara waktu "menjalankan" Venezuela.

Dalam unggahan di media sosial pada Selasa, Trump menulis, "Saya dengan senang hati menginformasikan bahwa Otoritas Sementara di Venezuela akan menyerahkan antara 30 hingga 50 JUTA barel minyak berkualitas tinggi yang dikenai sanksi kepada Amerika Serikat."

Trump mengatakan minyak tersebut akan dijual sesuai harga pasar, dengan dana hasil penjualan "dikendalikan" olehnya sebagai presiden Amerika Serikat. Ia menambahkan bahwa baik rakyat Venezuela maupun Amerika Serikat akan memperoleh manfaat dari kebijakan tersebut.

Menanggapi pernyataan itu, Mao menilai Amerika Serikat telah melakukan "pelanggaran hukum internasional, melanggar kedaulatan Venezuela, dan merusak hak-hak rakyat Venezuela." Ia juga menegaskan bahwa kerja sama China dengan Venezuela didasarkan pada prinsip saling menghormati antara dua "negara berdaulat," seraya menambahkan bahwa "hak dan kepentingan sah China di Venezuela harus dilindungi."

Venezuela diketahui memiliki cadangan minyak mentah terbukti terbesar di dunia. Namun, dalam satu dekade terakhir, produksi minyak negara tersebut merosot tajam akibat kelalaian pengelolaan, sanksi ekonomi, serta hengkangnya perusahaan-perusahaan minyak asing.

China selama ini menjadi importir terbesar minyak mentah Venezuela dan salah satu pihak yang paling diuntungkan dari ekspor minyak Venezuela yang dijual dengan harga diskon. Hubungan kedua negara dibangun melalui skema pinjaman berbasis minyak dan kerja sama energi, yang sering kali diselesaikan menggunakan mata uang yuan untuk menghindari sanksi Amerika Serikat.

Beijing secara resmi menghentikan impor minyak Venezuela setelah sanksi AS diberlakukan pada 2019. Namun, impor langsung kembali dilakukan pada 2024 setelah Washington sementara melonggarkan sebagian lisensi.

Sementara itu, Trump membela penggerebekan militer yang dilakukan Sabtu lalu dengan menyatakan bahwa Venezuela telah mencuri minyak dan aset milik Amerika Serikat. Ia mengatakan perusahaan-perusahaan minyak AS akan mengambil alih kendali industri minyak Venezuela.

Trump juga menyebut bahwa pendapatan dari minyak Venezuela akan digunakan untuk mengompensasi Amerika Serikat atas apa yang ia sebut sebagai kerugian finansial dan keamanan selama bertahun-tahun. Ia menambahkan bahwa Amerika Serikat akan tetap menjual minyak kepada China dan para importir besar lainnya setelah produksi kembali normal.

Namun, menurut laporan ABC News, Amerika Serikat bersikeras agar Venezuela mengurangi keterlibatan ekonominya dengan China, Rusia, Iran, dan Kuba.

Menjawab pertanyaan terkait laporan tersebut, Mao menuding Washington melakukan "campur tangan terang-terangan" di Venezuela dan menyebut tuntutan agar negara itu memprioritaskan Amerika Serikat dalam pengelolaan sumber daya minyaknya sebagai "tindakan khas perundungan."

"China dengan tegas mengecam tindakan semacam itu," ujar Mao.