Apa Itu Doktrin Monroe, Pegangan AS "Acak-Acak" Venezuela?
Jakarta, CNBC Indonesia - Pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang membenarkan serangan terhadap Venezuela dengan merujuk pada kebijakan luar negeri abad ke-19 kembali menyoroti bagaimana Washington memaknai perannya di Amerika Latin.
Trump secara terbuka mengaitkan operasi yang berujung pada penculikan Presiden Venezuela Nicolás Maduro dengan apa yang ia sebut sebagai pembaruan Doktrin Monroe, sebuah prinsip lama yang selama berpuluh-puluh tahun dijadikan dasar dominasi AS di belahan Barat.
Pada Sabtu (3/1/2026), Trump menyebut penggerebekan yang membuat Maduro ditangkap dan diterbangkan ke luar negeri sebagai kelanjutan dari doktrin yang pertama kali diumumkan pada 1823 oleh Presiden AS kelima, James Monroe. Dalam pernyataannya, Trump mengatakan Amerika Serikat akan "menjalankan negara itu" hingga berlangsung "transisi yang aman, layak, dan bijaksana".
"Doktrin Monroe adalah hal besar, tetapi kami telah melampauinya jauh, sangat jauh. Sekarang mereka menyebutnya Dokumen Donroe," ujar Trump, sambil menambahkan huruf awal namanya pada prinsip tersebut. "Dominasi Amerika di Belahan Barat tidak akan pernah dipertanyakan lagi," katanya.
Pernyataan itu memicu kembali perdebatan tentang makna, sejarah, dan penerapan Doktrin Monroe, serta bagaimana kebijakan tersebut digunakan untuk membenarkan intervensi Amerika Serikat di Amerika Latin selama hampir dua abad.
Asal-usul Doktrin Monroe
Doktrin Monroe pada dasarnya menyerukan pembagian dunia ke dalam wilayah-wilayah pengaruh yang diawasi oleh kekuatan besar masing-masing.
Presiden James Monroe pertama kali mengemukakan gagasan tersebut pada 2 Desember 1823 dalam pidato tahunan ketujuhnya tentang keadaan negara di hadapan Kongres AS, meski doktrin itu baru dinamai sesuai namanya beberapa dekade kemudian.
Dalam pidato tersebut, Monroe memperingatkan negara-negara Eropa agar tidak mencampuri urusan di kawasan Amerika. Ia menegaskan bahwa setiap bentuk intervensi Eropa di benua Amerika akan dipandang sebagai serangan terhadap Amerika Serikat.
Monroe juga menyatakan bahwa urusan Belahan Barat dan Eropa harus tetap terpisah dan tidak saling memengaruhi.
Sikap terhadap Kolonisasi
Sebagai imbalannya, Monroe berjanji bahwa Amerika Serikat akan mengakui dan tidak mencampuri koloni-koloni Eropa yang sudah ada maupun urusan dalam negeri negara-negara Eropa. Namun, ia menegaskan bahwa Amerika Utara dan Selatan tidak lagi terbuka untuk kolonisasi baru oleh kekuatan Eropa manapun.
Dalam banyak aspek, Doktrin Monroe bertujuan mempertahankan status quo di kawasan Amerika, sekaligus menuntut agar Eropa melepaskan keterlibatan lebih lanjut di wilayah tersebut.
Pada 1904, Presiden Theodore Roosevelt menambahkan apa yang dikenal sebagai Roosevelt Corollary ke dalam Doktrin Monroe. Tambahan ini menegaskan hak Amerika Serikat untuk melakukan intervensi di negara-negara Amerika Latin guna mencegah campur tangan Eropa, terutama dalam persoalan utang atau ketidakstabilan, demi menjaga stabilitas dan melindungi kepentingan Washington di belahan Barat.
Pernyataan Roosevelt itu muncul ketika para kreditur Eropa mengancam sejumlah negara Amerika Latin. Roosevelt menyatakan bahwa Amerika Serikat memiliki hak sekaligus tanggung jawab untuk terlibat sesuai dengan doktrin tersebut.
Corollary ini dirumuskan setelah krisis Venezuela pada 1902-1903, ketika negara itu menolak membayar utang luar negerinya.
Perkembangan Doktrin Monroe
Dalam dekade-dekade berikutnya, Doktrin Monroe yang telah berkembang kerap digunakan sebagai pembenaran bagi intervensi Amerika Serikat di Republik Dominika, Haiti, dan Nikaragua.
Pada 1980-an, Presiden Ronald Reagan mengambil pendekatan keras terhadap kawasan tersebut, yang oleh para pengkritiknya dicap sebagai "imperialis".
Di Nikaragua, Reagan mendukung kelompok sayap kanan Contras melawan pemerintahan kiri Sandinista, sebuah kebijakan yang kemudian menyeret AS ke dalam skandal perdagangan senjata Iran-Contra.
Reagan juga memberikan dukungan kepada pemerintahan sayap kanan yang dituduh melakukan pelanggaran HAM berat di El Salvador dan Guatemala.
Kuba juga telah lama berada di bawah tekanan intensif Amerika Serikat sejak revolusi Fidel Castro, baik melalui ancaman militer maupun sanksi ekonomi keras yang masih berlaku hingga kini.
Selain itu, terdapat laporan mengenai upaya-upaya untuk memicu kudeta terhadap pendahulu Maduro, Hugo Chávez, sebelum ia meninggal dunia pada 2013.
(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]