Buruh Mau Gugat Putusan UMP DKI Jakarta 2026 ke PTUN, Ini Alasannya
Jakarta, CNBC Indonesia - Para buruh menggelar aksi demonstrasi di Monas, Jakarta Pusat, menuntut kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta di 2026 yang tidak sesuai dengan harapan mereka pada 29 hingga 30 Desember 2025.
Selain menggelar aksi demo, para buruh juga akan menggugat keputusan soal UMP Jakarta 2026 ke Pengadilan Tata Usaha Niaga (PTUN). Hal ini dikonfirmasi oleh Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jakarta, Winarso.
"KSPI DKI Jakarta akan melakukan dua langkah penolakan terhadap UMP 2026 di Jakarta. Yang pertama kita akan gugat ke PTUN, itu masih kita diskusikan di internal KSPI.Yang kedua adalah kita akan melakukan aksi demo sebagai bentuk ketidakpuasan kami atas nilai UMP 2026 yang diputuskan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung," kata Winarso dalam konferensi pers sebelum aksi demo, Senin (29/12/2025).
Pihaknya juga sebelumnya sempat bertemu dengan Pramono sebelum keputusan penetapan UMP 2026 Jakarta.
"Beberapa waktu lalu juga kita sudah bertemu dengan Pak Pramono sebelum putusan itu, bahwa statement dari Pak Gubernur tetap mengambil jalan tengah. Kita hormati itu.Tapi kita juga berharap bahwa keberpihakan Gubernur DKI Jakarta itu lebih condong kepada buruh," jelasnya.
 Foto: Massa buruh dari berbagai serikat pekerja yang akan melakukan unjuk rasa mulai memadata kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (29/12/2025). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)Massa buruh dari berbagai serikat pekerja yang akan melakukan unjuk rasa mulai memadata kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (29/12/2025). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman) |
Winarso mengungkapkan kekecewaannya karena besaran UMP Jakarta 2026 berada di bawah kebutuhan hidup layak (KHL) yang ditetapkan yakni sebesar Rp 5,89 juta.
"UMP 2026 yang ditetapkan di bawah angka KHL sebesar Rp 5,89 juta, yakni besarannya Rp 5,73 juta, KHL adalah angka yang harus kita sepakati antara tiga unsur, buruh, pengusaha, dan juga pemerintah," ujarnya.
Winarso menambahkan, seharusnya penetuan UMP 2026 didasarkan pada survei KHL. Oleh karena itu, pihaknya berharap tuntutan para buruh dapat didengarkan oleh Pramono dan juga terkhusus Presiden Prabowo Subianto.
"Mekanisme dalam penentuan UMP harus didahului dengan survei pasar dengan KHL.Angka itulah yang kita majukan.Oleh karena itu, hari ini kita aksi supaya didengarkan oleh Pak Pramono Anung dan Presiden Republik Indonesia.Bahwa buruh menuntut tidak lebih dan tidak kurang dari kebutuhan hidup layak," terangnya.
Sebelumnya, Presiden KSPI Said Iqbal menuntut dua hal dalam aksi demo hari ini. Pertama yakni menolak besaran UMP 2026 yang ditetapkan dan mendesak segera ditetapkan upah minimum sektoral provinsi (UMSP).
"Kami menolak UMP 2026 yang tidak sesuai kebutuhan hidup layak (KHL) dan mendesak kepada Gubernur Jakarta Pramono untuk menetapkan UMSP Jakarta 2026 sekurang-kurangnya 5% di atas KHL," kata Said Iqbal.
Kedua yakni meminta tanpa syarat Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi untuk mengembalikan nilai Upah Minimum Sektoral Kabupaten Kota (UMSK) 2026 di 19 wilayah yang sudah dihilangkan oleh surat keputusan gubernur yang baru.
"Kami juga meminta tanpa syarat kepada Gubernur Jawa Barat untuk mengembalikan nilai UMSK 2026 di 19 wilayah di Jawa Barat, yang sudah dihilangkan, dikurangi, dan dihapus oleh SK Gubernur," lanjut Said Iqbal.
Ia juga meminta kepada aparat keamanan agar bertindak preventif dalam mengamankan demo.
"Kami meminta kepada aparat Kepolisian, agar tidak menggunakan cara-cara militer dalam mengamankan demo hari ini," jelasnya.
(chd/wur)[Gambas:Video CNBC]