Warga RI Mohon Sabar, Bentar Lagi Harga Minyakita Diramal Turun

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Perdagangan (Kemendag) optimistis harga minyak goreng rakyat, Minyakita, mulai bergerak turun pada Januari 2026. Hal itu diyakini akan terjadi seiring mulai berlakunya aturan distribusi terbaru yang mengatur penyaluran melalui Perum Bulog dan/atau BUMN Pangan.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (PDN) Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan, menyampaikan penurunan harga diperkirakan terjadi setelah produksi Minyakita disalurkan melalui mekanisme Domestic Market Obligation (DMO) sesuai aturan baru tersebut.

"Ini secara logika saja ya, ini saya belum punya perhitungan resmi, tapi secara logika, kalau misalnya peraturan ini baru berlaku tanggal 26 Desember 2025 ke atas gitu kan. Otomatis kan baru bulan Januari 2026 tuh produksi-produksi Minyakita itu diguyurkan melalui DMO," ujar Iqbal kepada wartawan di kantor Kemendag, Jakarta, Jumat (19/12/2025).

Ia berharap pada pertengahan Januari 2026, harga Minyakita sudah menunjukkan penyamaan yang signifikan di berbagai wilayah Indonesia.

"Ya kita berharap di pertengahan Januari itu sudah terjadi penyamaan harga secara signifikan gitu loh, baik itu di Indonesia bagian Barat maupun di Indonesia bagian Timur," katanya.

Iqbal mengakui, persoalan harga Minyakita saat ini tidak hanya terjadi di wilayah Indonesia Timur. Di Jakarta pun, harga Minyakita masih ditemukan berada di atas ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp15.700 per kg.

"Tapi terus terang saja, di peraturan sekarang pun nggak hanya Indonesia Timur kan, di Jakarta saja cek harganya," sebutnya.

Menurut Iqbal, kondisi tersebut menjadi dasar pemerintah untuk mengoptimalkan peran Bulog dan BUMN Pangan dalam rantai distribusi Minyakita.

"Nah inilah yang kita harapkan, mengapa kita ingin mengoptimalkan peran dari BUMN Pangan dan Perum Bulog kita," tegas dia.

Iqbal menjelaskan, pengendalian distribusi Minyakita dilakukan melalui sistem SIMIRAH yang terhubung dengan hak ekspor produsen.

"Karena tau ujung-ujungnya kan mereka juga mendapatkan hak ekspor. Kan bisa terlacak tuh di SIMIRAH, jadi kontrol kita tuh di SIMIRAH terutama terkait dengan pola distribusinya," kata Iqbal.

Melalui sistem tersebut, Kemendag dapat memantau alokasi distribusi Minyakita ke BUMN Pangan secara digital. Jika kewajiban tersebut tidak terpenuhi, pemerintah menyiapkan mekanisme lanjutan yang berujung pada evaluasi hak ekspor produsen.

"Nanti kalau misalnya nggak terpenuhi, nanti ada tim yang bisa bergerak, kemudian bisa ada mekanisme juga nanti akan melaporkan. Karena ujung-ujungnya kan nanti kepada pengakuan hak ekspor," tegasnya.

35% Distribusi Minyakita Lewat BUMN Pangan Langsung ke Pengecer

Sementara itu, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso memastikan penyaluran Minyakita melalui Perum Bulog dan/atau BUMN Pangan lainnya akan langsung menyasar pedagang pengecer di pasar-pasar rakyat. Langkah ini diambil di tengah kondisi harga Minyakita di lapangan yang masih sulit turun, salah satunya akibat praktik penjualan secara bundling atau paket dari distributor.

Kebijakan yang termaktub di Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 43 Tahun 2025, merupakan bagian dari aturan distribusi terbaru yang mewajibkan produsen menyalurkan minimal 35% Minyakita melalui Bulog dan/atau BUMN Pangan. Pemerintah menilai skema ini penting untuk memangkas rantai distribusi dan mempermudah pengendalian harga di tingkat pedagang.

Budi menjelaskan, Bulog dan/atau BUMN Pangan lainnya akan berperan sebagai distributor tingkat pertama atau G1 dalam rantai pasok Minyakita, sehingga penyaluran dapat dilakukan langsung ke pengecer.

"Jadi dari (produsen) ke Bulog. BUMN Pangan itu kan berfungsi sebagai G1 ya. Langsung kepada pengecer. Pengecer itu berarti kan yang misalnya di pasar-pasar atau koperasi segala macem," ujar Budi dalam kesempatan yang sama.

Melalui skema ini, pemerintah berharap harga Minyakita di tingkat pedagang dapat lebih terkendali dan bergerak mendekati HET Rp15.700 per liter.

Praktik Jual Bundling

Namun di lapangan, harga Minyakita masih ditemukan di atas HET. Salah satunya di Pasar Rumput, Jakarta Selatan. Dinar (nama samaran), pedagang sembako, mengaku masih menjual Minyakita dengan harga Rp18.000 per liter.

"Ada saya jual, harganya Rp18.000 per liter," kata Dinar saat ditemui CNBC Indonesia di Pasar Rumput, Jakarta, Jumat (19/12/2025).

Menurut Dinar, Minyakita yang ia peroleh berasal langsung dari sales distributor. Namun, sistem penjualan dilakukan secara paket sehingga pedagang harus membeli Minyakita bersamaan dengan produk minyak goreng merek lain.

"Saya dapat barangnya dari sales distributor langsung, tapi sama mahal juga. Soalnya dia kan jualnya bundling atau dikawinin. Kalau kita ambil satu dus Minyakita, itu harus ngambil juga satu dus yang merek Kunci Mas," ungkapnya.

"Kunci Mas ini adeknya Filma, sama dari Sinar Mas juga. Itu harus di-mix belinya," lanjut Dinar.

Kondisi tersebut memaksa pedagang mengatur ulang harga jual agar kedua produk bisa tetap laku. Jika Minyakita dijual sesuai HET, minyak goreng pendamping justru berisiko tidak terjual karena harganya relatif tinggi.

"Kalau kita jual Minyakita-nya murah, terus jual Kunci Mas-nya mahal nanti nggak laku. Soalnya harga yang Kunci Mas dia sudah mahal, Rp39.000 per kemasan 2 liter," jelasnya.

Untuk menyiasati hal tersebut, Dinar menaikkan harga Minyakita dan menurunkan harga minyak goreng pendamping. Namun, skema tersebut tetap membuatnya merugi.

"Jadi saya turunin harga yang Kunci Mas, tapi saya naikin harga yang Minyakita. Jadi dikawinin gitu. Minyakita saya jual Rp18.000 per liter, yang Kunci Mas Rp37.000 (2 liter)," tuturnya.

Dinar juga mengaku hingga kini belum merasakan langsung distribusi Minyakita dari Bulog atau BUMN Pangan ke pedagang pasar.

"Nggak tahu. Belum ada orang Bulog yang nawarin. Kemarin terakhir saya beli masih dari si yang sales itu," ujarnya.