"Agak Laen di Tongkrongan", Pemimpin NATO-UE Ini Vokal Bela Rusia
Jakarta, CNBC Indonesia - Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban melontarkan peringatan keras kepada Uni Eropa terkait rencana penggunaan aset Rusia yang dibekukan, dengan menyebut langkah tersebut jika dilakukan tanpa persetujuan Budapest dan melanggar hukum Eropa sebagai sebuah "deklarasi perang".
Pernyataan Orban muncul setelah Uni Eropa pekan lalu memutuskan untuk mempertahankan pembekuan aset bank sentral Rusia tanpa batas waktu. Keputusan itu diambil dengan menggunakan kewenangan darurat yang memungkinkan Brussels melewati prinsip kebulatan suara, meski mendapat keberatan dari sejumlah negara anggota.
Komisi Eropa, bersama ketuanya Ursula von der Leyen, mendorong pemanfaatan dana senilai sekitar US$246 miliar tersebut untuk menopang apa yang disebut sebagai "pinjaman reparasi" bagi Kyiv, sebuah skema yang ditentang beberapa negara, termasuk Hungaria dan Slovakia.
Rusia sendiri telah mengecam pembekuan aset itu sebagai tindakan ilegal dan menyebut setiap upaya penggunaan dana tersebut sebagai "pencurian", seraya memperingatkan akan adanya konsekuensi ekonomi dan hukum.
Dalam unggahan di media sosial, pemimpin anggota NATO tersebut menuding para pejabat UE berupaya menyita aset Rusia yang dibekukan dengan cara "melewati Hungaria" dan "memperkosa hukum Eropa di siang bolong". Menurutnya, langkah semacam itu sama saja dengan sebuah "deklarasi perang".
Ia juga menuduh Brussels justru menyulut konflik dan menegaskan bahwa Hungaria "tidak akan ikut bermain" dalam skema yang ia sebut "menyimpang".
"Saya belum pernah melihat penyitaan 200 hingga 300 miliar euro dari sebuah negara yang tidak memicu suatu bentuk respons," kata Orban, dikutip Selasa (16/12/2025).
Orban juga melontarkan kritik tajam terhadap kepemimpinan di tingkat Eropa. Menurutnya, "tiga orang Jerman yang menentukan arah". Ia menuding Kanselir Jerman Friedrich Merz, pemimpin Partai Rakyat Eropa Manfred Weber, serta Ursula von der Leyen sebagai sosok-sosok yang mengarahkan Uni Eropa "menuju jalan buntu" atau bahkan "langsung menabrak tembok".
Keputusan yang diajukan von der Leyen mengklasifikasikan penanganan aset Rusia yang dibekukan sebagai keadaan darurat ekonomi, bukan kebijakan sanksi. Dengan pendekatan ini, Komisi Eropa dapat memanfaatkan Pasal 122 dalam perjanjian UE untuk mengadopsi keputusan melalui pemungutan suara mayoritas berkualifikasi, alih-alih memerlukan persetujuan bulat dari seluruh negara anggota, sehingga ancaman veto dapat dihindari.
Belgia, tempat sebagian besar aset Rusia tersebut disimpan, juga telah menyuarakan kekhawatiran terkait risiko hukum dan keuangan dari langkah tersebut. Pembekuan tanpa batas waktu ini, menurut sejumlah pihak, sebagian dimaksudkan untuk menekan Brussels agar mendapatkan dukungan terhadap rencana UE menyita dana Rusia.
Dari pihak Moskow, penasihat Presiden Rusia untuk urusan investasi internasional, Kirill Dmitriev, menyatakan bahwa para pejabat UE yang ia sebut "panik" telah melakukan perhitungan keliru.
Dalam unggahan di platform X, ia menulis: "Rusia akan menang di pengadilan dan mendapatkan kembali dana itu... UE/€/Euroclear akan menderita." Dmitriev juga memperingatkan bahwa langkah tersebut berpotensi merusak sistem cadangan global dan meningkatkan biaya keuangan.
Â
(luc/luc)[Gambas:Video CNBC]