Bakal Ada Kejutan di 100 Kampung Nelayan RI, Benar-Benar Berubah Total

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkapkan perkembangan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang menjadi program prioritas Presiden untuk periode 2025-2026 dan seterusnya. Program ini disiapkan sebagai model modernisasi kampung nelayan guna meningkatkan produktivitas dan perekonomian masyarakat pesisir.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif mengatakan, saat ini pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih telah memasuki tahap pelaksanaan fisik di puluhan lokasi.

"Saat ini arahannya dibangun 100 lokasi, di mana 65 lokasi sudah berjalan pekerjaan fisiknya dan 35 lokasi lainnya akan segera dilaksanakan proses pembangunannya," ujar Latif dalam konferensi pers di Media Center KKP, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Latif menjelaskan, KKP mencatat terdapat sekitar 12.000 desa pesisir di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 100 lokasi dipilih sebagai tahap awal pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Menurutnya, KNMP menjadi bagian dari upaya modernisasi perikanan tangkap, mulai dari proses penangkapan, penyimpanan hasil tangkapan, hingga tata kelola penjualan.

"Kita tahu bahwa kampung nelayan ini adalah proses modernisasi, bagaimana produktivitas dan cara-cara penangkapan, cara penyimpanan, kemudian bagaimana juga tata kelola penjualan ini dimodernisasi," katanya.

Ia mencontohkan, banyak desa pesisir selama ini belum memiliki fasilitas pendukung seperti pabrik es, gudang beku, maupun bengkel kapal. Melalui KNMP, fasilitas tersebut mulai dibangun secara terintegrasi.

KKP menjadikan Kampung Nelayan Merah Putih di Samber Binyeri, Biak Numfor, Papua, sebagai role model. Model tersebut akan direplikasi ke 100 lokasi pada periode awal, dan direncanakan diperluas hingga 1.000 kampung nelayan pada tahun berikutnya.

"Pak Menteri KP mempunyai role model di Samber Binyeri, Biak, yang dinyatakan suatu role model yang baik dan berhasil, itulah yang dijadikan contoh untuk kemudian dijadikan kampung nelayan di 100 lokasi, dan di tahun depan akan direncanakan dibangun seribu lokasi desa atau Kampung Nelayan Merah Putih," ujar Latif.

Dalam setiap Kampung Nelayan, KKP menyediakan fasilitas standar sesuai kebutuhan wilayah, meliputi tambatan perahu, docking, shelter nelayan, kios nelayan, tempat pembuangan sampah, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), SPUBN, hingga bangunan kantor.

"Apa saja yang didapatkan di sana? Yang pertama, tentu pembenahan konstruksi dan perlengkapan. Ada di sana tambatan perahu, docking, shelter nelayan, refitment kios nelayan, tempat pembuangan sampah, IPAL, SPBUN dan bangunan kantor," paparnya.

Selain itu, disediakan pula sarana penangkapan berupa kapal, mesin, dan alat tangkap. "Kurang lebih per titik, 10 kapal diberikan, ya disesuaikan dengan kebutuhan di daerah tersebut," kata Latif.

Untuk menjaga kualitas ikan, KNMP dilengkapi sarana rantai dingin seperti gudang beku, pabrik es, kendaraan berpendingin, dan cool box.

"Kalau dulu orang nangkap ikan dia pakai es-es yang dibuat di kulkas, kemudian ikannya ditaruh di ember, nanti dengan Kampung Nelayan Merah Putih ini tentu sudah berubah menjadi lebih modern, tidak konvensional lagi," ujarnya.

Pembangunan 100 lokasi KNMP juga diperkirakan menyerap sekitar 7.000 tenaga kerja permanen dan 20.000 tenaga kerja nonpermanen. "Ini merupakan juga pertumbuhan ekonomi yang bagus di setiap titik yang ada," kata Latif.

Ia menegaskan, penetapan lokasi KNMP dilakukan secara bottom up melalui usulan pemerintah daerah yang kemudian disurvei dan diverifikasi KKP.

"Jadi semua kita laksanakan dari bottom up, tidak top down, tentu dilakukan survei dan ditetapkan sebagai kampung nelayan," tegasnya.

Adapun syarat utama penetapan KNMP adalah mayoritas penduduknya berprofesi sebagai nelayan aktif dan telah memiliki aktivitas produksi perikanan.

"Kalau dia ada suatu daerah di pesisir, tapi kalau sebagian besar masyarakatnya bukan nelayan, tidak kita jadikan kampung nelayan," ujarnya.

Selain pembangunan fisik, KKP juga menurunkan penyuluh untuk mendampingi nelayan, termasuk edukasi penangkapan ikan ramah lingkungan dan peningkatan kualitas hasil tangkapan.

"Bahkan mendampingi mereka kurang lebih satu tahun penyuluh ini mendampingi masyarakat di sana," kata Latif.

Sementara itu, Direktur Usaha Penangkapan Ikan Ditjen Perikanan Tangkap KKP Ukon Ahmad Furkon menambahkan, pendirian SPBUN menjadi salah satu fasilitas prioritas dalam paket KNMP.

"Di dalam paket Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), salah satu fasilitas yang kita utamakan sesuai dengan kebutuhannya adalah pendirian SPBUN," ujar Ukon dalam kesempatan yang sama.

Menurutnya, fasilitas tersebut bertujuan memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran. "Tidak boleh orang yang tidak berhak mendapatkan subsidi," katanya.

KKP pun menyinergikan sistem informasi dengan BPH Migas dan Pertamina untuk memastikan BBM subsidi hanya diterima nelayan legal.

"Dimana kita semakin memastikan bahwa nelayan yang mendapat BBM itu adalah nelayan yang legal, yang memiliki perizinan berusaha atau untuk nelayan kecil sudah memiliki NIB," sebut dia.

Ukon mendorong nelayan melengkapi perizinan agar penyaluran BBM subsidi berjalan lancar.

"Sehingga pada saat pemerintah menyalurkan BBM ini juga tidak terjadi kendala," pungkasnya.