Menhut Raja Juli Cabut 22 Izin Kehutanan Buntut Bencana Banjir Sumatra
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mencabut 22 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). Hal ini diungkapkan usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Senin (15/12/2025).
Raja Juli menerangkan bahwa Minggu (14/12/2025), diminta mengikuti rapat di kediaman presiden di Hambalang, Bogor. Dirinya diminta untuk lebih berani untuk menertibakan PBPH yang nakal dan mengganggu lingkungan hidup dan masyarakat.
"Jadi secara resmi hari ini saya umumkan kepada publik atas tujuan pak Presiden saya akan mencabut 22 PBPH perizinan berusaha pemanfaatan hutan yang luasnya sebesar 1.012.016 hektare," kata Raja Juli.
Termasuk, PBPH yang berada di Sumatra.
"Seluas 116.198 hektare, detailnya saya akan menuliskan SK pencabutan ini dan nanti saya sampaikan kepada rekan media," kata Raja Juli.
Raja Juli menambahkan, dalam waktu 1 tahun ini, Presiden juga sudah memerintahkan pihaknya untuk menertibkan PBPH "Nakal" seluas 1,5 juta hektar. Hal itu juga sudah direalisasikan pada 3 Februari 2025 lalu dengan mencabut 15 PBPH seluas 1,5 juta hektare.
"Ditambah hari ini 1 juta hektare," katanya.
Lebih lanjut menurutnya, presiden merupakan sosok yang mencintai hutan dan satwa. Menurut Raja Juli hal itu dibuktikan dengan hibah lahan PBPH milikinya di Takengon Aceh seluas 10.000 hektare, kepada World Wdode Fund for Nature, yang salah satunya dipimpin oleh Raja Charles III.
"Beliau kemudian malah memberikan 20.000 hektare, bahkan seluruh konsesi PBPH-nya diserahkan untuk membuat koridor gajah yang sekarang sudah berdiri bersama dengan WWF. Sekali lagi tentang kecintaan beliau terhadap hutan dan satwa itu sangat luar biasa," katanya.
[Gambas:Video CNBC]