Menhan: Orang-Orang Keluar Masuk Bandara Penghasil Nikel Tak Diperiksa
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin membeberkan bahwa selama ini banyak orang yang bisa bebas keluar masuk bandara maupun pelabuhan daerah penghasil komoditas tambang tanpa melalui pemeriksaan yang memadai.
Hal itu lantaran lemahnya sistem pengawasan, khususnya di wilayah-wilayah penghasil sumber daya alam strategis seperti nikel dan bauksit.
Sjafrie mengungkapkan kekecewaannya terhadap longgarnya prosedur keamanan yang memicu maraknya praktik ilegal di sektor pertambangan. Dia menceritakan bahwa banyak pihak yang selama ini merasa aman membawa barang ilegal karena terbiasa dengan ketiadaan pemeriksaan ketat dari aparat di lapangan.
"Kita memiliki nikel yang sangat besar. Kita memiliki bauksit yang sangat besar. Tapi yang terjadi adalah orang keluar pelabuhan tanpa pemeriksaan. Orang keluar bandara tanpa diperiksa," ungkap Sjafrie dalam kuliah umum di Universitas Hasanuddin, Makassar, dikutip Rabu (10/12/2025).
Sjafrie menjelaskan bahwa ketika pemerintah mulai melakukan penertiban dan pengetatan aturan, banyak oknum penyelundup yang akhirnya tertangkap basah. Menurutnya, mereka tertangkap karena masih menggunakan pola pikir lama dan tidak menyadari bahwa pemerintah kini tengah gencar menegakkan kedaulatan ekonomi melalui pengawasan ketat.
"Begitu kita melakukan tindakan-tindakan penertiban, kita lakukan pemeriksaan, orang-orang yang biasa lolos tanpa pemeriksaan masih merasa tidak ada pemeriksaan. Pada suatu hari dia lewat dengan membawa ilegalnya itu. Kepegang sama petugas, ternyata dia lupa bahwa hari ini sudah ada pemeriksaan," tambahnya.
Dampaknya, negara mengalami kerugian finansial yang sangat fantastis, mencapai ratusan miliar dolar AS, akibat ulah "musuh dalam selimut" yang tidak ingin ekonomi Indonesia bangkit.
Hal itu tidak lain lantaran lemahnya pengawasan dan praktik manipulasi data perdagangan atau under invoicing yang telah berlangsung selama dua dekade terakhir.
"Jadi kita menghadapi musuh dalam selimut yang tidak menginginkan negara kita bangkit ekonominya. Itu under invoicing selama 20 tahun. Ini sebagai informasi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Kurang lebih US$ 800 miliar kerugian negara," tandasnya.
[Gambas:Video CNBC]