Israel Nekat Serbu Markas Badan PBB, Kibarkan Bendera Bintang Daud
Jakarta, CNBC Indonesia - Otoritas Israel memasuki kompleks badan PBB untuk pengungsi palestina, UNRWA, secara paksa sebelum menurunkan bendera PBB dan menggantinya dengan bendera Israel.
Komisaris Jenderal UNRWA, Philippe Lazzarini menyebut bahwa polisi Israel tiba bersama pejabat Kota Yerusalem, membawa "truk dan forklift" untuk masuk ke area tersebut pada Senin (8/12/2025).
"Semua komunikasi diputus. Furnitur, peralatan IT, dan properti lain disita," tulis Lazzarini dalam pernyataannya di X.
Kepolisian Israel dalam keterangannya kepada CNN menyampaikan bahwa operasi itu "dilakukan oleh Pemerintah Kota Yerusalem sebagai bagian dari prosedur penagihan utang." Pihak kepolisian menambahkan bahwa mereka hadir untuk "mengamankan personel pemerintah kota."
Juru bicara Pemerintah Kota Yerusalem juga menyatakan kepada CNN bahwa langkah tersebut adalah "prosedur standar terhadap pihak yang tidak membayar pajak properti dan mengabaikan peringatan berulang". Menurutnya, tindakan itu diambil setelah serangkaian pemberitahuan terkait utang pajak properti yang "membengkak hingga sekitar 11 juta shekel atau sekitar Rp56 miliar dan tidak dibayar dalam waktu lama".
Namun, klaim mengenai tunggakan pajak tersebut langsung dibantah oleh pihak PBB. Stéphane Dujarric, juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, dalam jumpa pers hariannya menegaskan bahwa aturan pajak semacam itu "tidak berlaku berdasarkan konvensi umum yang mengatur hubungan antara Perserikatan Bangsa-Bangsa dan negara-negara anggota".
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres juga mengeluarkan kecaman keras atas "masuknya otoritas Israel tanpa izin" ke dalam kompleks tersebut.
"Kompleks ini tetap menjadi wilayah Perserikatan Bangsa-Bangsa dan bersifat tidak dapat diganggu serta kebal dari bentuk campur tangan apapun," katanya dalam pernyataan yang menyinggung kewajiban Israel berdasarkan Piagam PBB dan kerangka hukum internasional lainnya.
Ketegangan antara Israel dan UNRWA bukan hal baru. Israel sejak lama menuding lembaga itu membantu Hamas dan berkali-kali menyerukan agar UNRWA dibubarkan sepenuhnya, klaim yang selalu dibantah oleh badan pengungsi tersebut.
Bahkan sebelum serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, para pejabat Israel telah berulang kali mengkritik peran UNRWA di Gaza dan di wilayah lain, termasuk definisi lembaga itu terkait siapa saja yang berhak menyandang status pengungsi Palestina.
Pada Senin pagi, juru bicara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Shosh Bedrosian, kembali menegaskan sikap keras pemerintahnya. Menanggapi pertanyaan tentang penggerebekan tersebut, ia menyatakan, "UNRWA telah membuktikan kegagalannya yang besar, dan sudah waktunya lembaga itu dibubarkan".
Di Israel sendiri, penolakan terhadap keberadaan UNRWA makin menguat. Menjelang akhir 2024, parlemen Israel mengesahkan undang-undang yang melarang UNRWA beroperasi di wilayah Israel serta melarang pejabat Israel melakukan kontak dengan lembaga tersebut.
Adapun bagi jutaan warga Palestina, UNRWA merupakan institusi vital yang berfungsi layaknya pemerintahan paralel. Badan itu mengelola pendidikan bagi sekitar setengah juta murid, mempekerjakan 3.000 tenaga medis, dan membantu menyediakan makanan bagi hampir 2 juta orang.
(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]