MARKET DATA

Soal Bandara IMIP, Luhut: Tak Kami Izinkan Jadi Bandara Internasional

Verda Nano Setiawan,  CNBC Indonesia
01 December 2025 19:40
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. (Dok. Humas DEN)
Foto: Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. (Dok. Humas DEN)

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan akhirnya buka suara merespons ramainya pemberitaan mengenai bandara di kawasan industri Morowali atau Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP).

Luhut menegaskan, izin pembangunan lapangan terbang di kawasan IMIP diberikan dalam rapat resmi bersama sejumlah instansi terkait. Izin pembangunan lapangan terbang di IMIP ini menurutnya diberikan sebagai fasilitas kepada investor dan ini lazim dilakukan di beberapa negara, seperti Vietnam dan Thailand.

"Mengenai izin pembangunan lapangan terbang, keputusan itu diambil dalam rapat yang saya pimpin bersama sejumlah instansi terkait. Itu diberikan sebagai fasilitas bagi investor, sebagaimana lazim dilakukan di negara-negara seperti Vietnam dan Thailand. Jika mereka berinvestasi USD 20 miliar, wajar mereka meminta fasilitas tertentu selama tidak melanggar ketentuan nasional," ungkap Luhut, dalam keterangan tertulis, Senin (1/12/2025).

Namun, dia pun menegaskan pihaknya saat itu mengizinkan bandara IMIP hanya untuk melayani penerbangan domestik. Dirinya menegaskan, pihaknya tidak pernah mengizinkan Bandara di Morowali maupun Weda Bay sebagai Bandara Internasional.

"Bandara khusus diberikan hanya untuk melayani penerbangan domestik dan memang tidak memerlukan bea cukai atau imigrasi sesuai aturan perundang-undangan. Tidak pernah kami pada saat itu mengizinkan bandara di Morowali atau Weda Bay menjadi bandara internasional," tegasnya.

Selama menjabat, Luhut juga memastikan tidak ada konflik kepentingan. Ia mengaku tidak pernah terlibat dalam bisnis apapun demi menjaga integritas dan memastikan kepentingan bangsa menjadi prioritas.

Oleh sebab itu, apabila ada pihak yang menuduh keputusan ini dibuat sepihak oleh Presiden Joko Widodo, ia menegaskan bahwa koordinasi penuh dijalankan oleh dirinya.

"Saya persilakan siapa pun datang kepada saya dengan membawa data jika ingin mempertanyakan keputusan tersebut. Kita tidak berpihak kepada Tiongkok atau Amerika, kita berpihak kepada Indonesia. Faktanya, saat itu Tiongkok adalah satu-satunya negara yang siap masuk," tandasnya.

(wia)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Luhut Cs Tiba-Tiba Minta Prabowo Waspada, Ada Apa?


Most Popular