80% Keluarga Sudah Terima BLTS Prabowo, Akhir November Ludes
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan program bantuan langsung tunai sementara (BLTS) yang digelontorkan untuk periode akhir 2025 telah tersalurkan kepada 28,1 juta keluarga penerima manfaat (KPM) pada pekan ini.
Total KPM yang telah menerima BLTS senilai Rp 900 ribu untuk Oktober-Desember 2025 atau per bulan nya Rp 300 ribu itu setara dengan 80,28% dari target penerima sebanyak 35 juta KPM. Mensos percaya diri pada pekan depan seluruh target KPM sudah tuntas menerima BLTS.
"Penyaluran BLTS Kesra hari ini yang datanya sudah tuntas itu 28 juta lebih. Insya Allah akhir minggu atau minggu depan semuanya bisa tersalur," ujar menteri yang akrap disapa Gus Ipul di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, sebagaimana dikutip dari siaran pers, Kamis (27/11/2025).
BLTS yang telah disalurkan untuk 28,1 juta KPM itu disalurkan melalui Himpunan Bank Milik Negara alias Himbara dan PT Pos Indonesia. Rinciannya ialah Himbara telah menyalurkan kepada 15.816.039 KPM dan PT. Pos Indonesia menyalurkan kepada 12.285.222 KPM.
Gus Ipul menjelaskan ada sekitar 6-7 juta KPM yang kini masih dalam tahap verifikasi lanjutan. Proses ini dilakukan bersama pemerintah daerah, pendamping Kemensos, Dinas Sosial, pemerintah desa dan kelurahan untuk memastikan kesesuaian data yang diberikan oleh BPS.
"Data yang 6-7 juta itu masih sedang kita verifikasi bersama dengan daerah. Setelah itu akan kita kembalikan ke BPS untuk dijadikan pedoman penyaluran tahap akhir tahun 2025," jelasnya.
Verifikasi ini mencakup data KPM layak, tidak layak, serta KPM pengganti yang harus dipastikan memenuhi kriteria bansos. Dari hasil sementara, terdapat KPM dari desil 1-4 yang masih bisa dipertimbangkan sebagai penerima, sementara desil 5-10 dinyatakan tidak memenuhi syarat.
"Setiap penyaluran kita jadikan kesempatan untuk verifikasi lapangan. Kalau ini kita lakukan terus, insyaallah data semakin akurat dan bantuan makin tepat sasaran," ungkap Gus Ipul.
Sesuai arahan Presiden Prabowo, Kemensos memperluas saluran partisipasi publik agar masyarakat dapat memberikan koreksi, usulan, maupun laporan terkait data bansos.
Saluran yang dibuka antara lain melalui Aplikasi SIKS-NG (melalui operator desa/Dinsos/pendamping), Ground check bersama pendamping dan relawan daerah, Aplikasi Cek Bansos (fitur Usul/Sanggah), Call Center Kemensos 171 (24 jam), serta Layanan WhatsApp (dalam tahap pengembangan).
"Kami sangat terbuka. Kalau ada yang dirasa kurang pas, masyarakat bisa mengoreksi melalui saluran yang sudah ada," kata Gus Ipul.
Gus Ipul juga menyebut fenomena meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengundurkan diri dari penerima bansos karena merasa sudah mampu sebagai hal positif.
"Sekarang ini sudah banyak masyarakat yang mulai menolak bansos. Mereka merasa sudah cukup, dan kami harapkan ini dialokasikan kepada saudara lain yang lebih membutuhkan," ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa penarikan diri semacam itu juga banyak tercatat melalui aplikasi Cek Bansos dan verifikasi lapangan.
Terkait fenomena penempelan stiker penerima bansos, Gus Ipul menjelaskan bahwa langkah tersebut merupakan inisiatif lokal, namun tetap memiliki sisi positif.
"Ada sebagian yang kemudian mengundurkan diri. Itu kami hormati dan kami apresiasi. Ini menumbuhkan kesadaran baru di masyarakat untuk saling mengingatkan dan mengoreksi," ujarnya.
(arj/mij)[Gambas:Video CNBC]