TINS Curhat Timah dari Tambangnya Diselundupkan ke Smelter Swasta
Jakarta, CNBC Indonesia - PT Timah Tbk (TINS) mengungkapkan bahwa masih banyak penambang rakyat yang menjual hasil timah dari wilayah operasi TINS ke smelter swasta. Hal itu dinilai sebagai praktik ilegal, karena timah yang ditambang dari wilayah TINS seharusnya dijual ke PT Timah.
Pada Dokumen Hasil Pelaksanaan Public Expose Tahunan 2025 PT TIMAH Tbk, dikutip Rabu (26/11/2025), TINS menyebutkan bahwa saat ini perusahaan tengah mendorong agar produksi dari pertambangan rakyat di wilayah Izin Operasi Pertambangan (IUP) TINS ini bisa dijual kembali ke perusahaan.
Namun, hal itu dilakukan melalui pengamanan yang ketat oleh aparat penegak hukum.
"Di IUP kita itu banyak pertambangan rakyat, rakyat sudah menambang dijual IUP kita, lalu jual ke smelter swasta yang ditambang luar IUP PT Timah. Itu jadi ilegal sekarang, penjualan semua ke Timah," ungkapnya, dikutip dari Dokumen Hasil Pelaksanaan Public Expose TINS, Rabu (26/11/2025).
Menurutnya, saat ini perusahaan berupaya untuk menutup celah kebocoran penjualan timah ke smelter swasta.
"Yang selama ini istilahnya kayak diambil di tengah jalan oleh para smelter-smelter swasta ini seperti itu. Nah itu sekarang sudah semakin ditutup, untuk timah di IUP kita itu kepada swasta-swasta yang mengambil timah kita," tulis dokumen itu.
Dengan pengamanan yang ketat, perusahaan mencatat peningkatan penerimaan bijih timah mencapai 3.000 ton per bulan.
"Jadi hingga akhir tahun kita optimistis itu tetap tercapai. Sehingga bulan yang sepuluh saja kita sudah di 15.500 ton hingga hari ini," tutup pernyataan perusahaan.
Seperti diketahui, produksi timah PT Timah turun 20% secara tahunan atau year on year (yoy) menjadi 12.157 metrik ton hingga kuartal III-2025. Sementara logam timah turun 25% yoy menjadi 10.855 metrik ton, dan penjualan logam timah turun 30% yoy menjadi 9.469 metrik ton. Sementara itu, dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2025, perusahaan membidik volume produksi 21.500 metrik ton.
Meski demikian, Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM menargetkan produksi timah TINS dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2025 mencapai 30.000 ton.
Maraknya tambang ilegal di Bangka Belitung, termasuk kasus praktik ilegal atau penyelundupan di wilayah tambang PT Timah ini, akhirnya membuat Presiden Prabowo Subianto turun gunung dan memberikan perhatian lebih pada isu ini.
Bahkan, TNI-Polri dikerahkan untuk menertibkan tambang ilegal di Babel. Pemerintah pun membentuk Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) untuk menertibkan tambang ilegal di Babel dan juga menertibkan kawasan perkebunan.
Terbaru, pada Minggu (23/11/2025) lalu di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Presiden Prabowo mengadakan rapat bersama sejumlah menteri dan pimpinan lembaga, termasuk aparat penegak hukum.
Pertemuan yang berlangsung sejak siang hingga malam itu membahas agenda strategis di bidang kehutanan hingga pertambangan. Setidaknya terdapat empat poin pembahasan dalam rapat tersebut:
1. Hasil kerja dan rencana tindak lanjut Satgas Penertiban Kawasan Hutan.
2. Penertiban kawasan pertambangan.
3. Konsekuensi hukum atas pelanggaran serta aktivitas ilegal di sektor kehutanan dan pertambangan.
4. Penanganan sejumlah kawasan ilegal yang sebelumnya sulit dijangkau oleh aparat.
Dalam unggahan akun Instagram Sekretariat Kabinet, Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945 bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."
Pertemuan ini dihadiri oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala BPKP Yusuf Ateh dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana.
[Gambas:Video CNBC]