10.000-an Buruh Batal Datangi Kantor Purbaya Besok, Ini 4 Alasannya

Jakarta, CNBC Indonesia -Seyogiayanya, sekitar 10.000 orang buruh anggota Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) berencana menggelar aksi unjuk rasa di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan kantor kementerian/ lembaga terkait, menuntut pemberantasan impor ilegal dan menghukum pelakunya.

Awalnya, rencana aksi unjuk rasa itu bakal digelar besok, Kamis (27 November 2025) dengan melibatkan sekitar 10.000 anggota dari Banten, Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.

Namun, Presiden KSPN Ristadi mengatakan, rencana aksi itu ditunda dan tak jadi digelar besok. Dalam keterangan resmi terbaru diterima CNBC Indonesia, Ristadi mengungkapkan sejumlah faktor yang jadi pertimbangan KSPN membatalkan aksi itu digelar besok. 

"Aksi ini untuk meminta Menkeu Purbaya beresi dan tertibkan Bea Cukai sebagai upaya berantas praktik impor ilegal. Rencana ini juga karena memperhatikan keseriusan Menkeu Purbaya yang berkomitmen memberantas impor ilegal, rencana aksi ini juga sebagai wujud dukungan kepada Menkeu Purbaya berantas impor ilegal tekstil," katanya, dikutip Rabu (26/11/2025).

"Namun setelah memperhatikan, mengamati dan mencermati situasi yang berkembang, maka kami memutuskan untuk menunda rencana aksi demonstrasi KSPN di kantor Kemenkeu tersebut," ucap Ristadi.

Ristadi mengungkapkan 4 alasan KSPN yang jadi pertimbangan untuk menunda aksi tersebut, yaitu:

1. Keseriusan dan eskalasi tindakan Pemerintah melalui Kemenkeu semakin meningkat dalam upaya mencegah dan memberantas praktik-praktik impor ilegal.

"Kami melihat Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) juga bergerak sesuai kewenangannya, tentu hal ini selaras dengan tujuan tuntutan rencana aksi demonstrasi kami di Kemenkeu," katanya.

2. Sedang di-schedule pertemuan KSPN dengan Kemenkeu, termasuk juga dengan Kemenperin dan Kemendag terkait isu yang diusung KSPN. Yaitu, memberantas impor ilegal, selamatkan industri tekstil, garmen, dan sepatu, serta setop PHK.

3. Dalam waktu yang berdekatan, beredar informasi akan ada juga agenda pengerahan masa dengan berbagai isu yang diangkat.

"Sehingga kami antisipasi terjadinya pembelokan isu yang kami usung yang akan dimanfaatkan secara politis oleh pihak lain. Sementara gerakan aksi KSPN adalah gerakan murni untuk kepentingan pekerja/buruh dan tidak ada tendensi kepentingan politik apapun," tukasnya.

4. Agar Pemerintah lebih fokus melaksanakan janji komitmennya memberantas praktik impor ilegal untuk melindungi industri dalam negeri.