Kuota LPG 3 Kg Diramal Nambah 370.000 Ton Tapi Tanpa Tambahan Subsidi

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memproyeksikan permintaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) bersubsidi 3 kilo gram (kg) hingga akhir tahun ini akan melebihi kuota yang telah ditetapkan untuk 2025. Meski begitu, proyeksi tambahan kuota LPG ini tidak akan berdampak pada penambahan subsidi.

Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menjelaskan, kuota LPG 3 kg untuk tahun 2025 dipatok sebesar 8,17 juta metrik ton, sedikit lebih rendah dari realisasi tahun lalu. Namun, berdasarkan perhitungan prognosa kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun 2025, angka penyaluran diperkirakan akan membengkak hingga menyentuh 8,5 juta metrik ton.

Dengan demikian, diperkirakan ada kebutuhan tambahan kuota LPG subsidi sebesar 370.000 metrik ton hingga akhir tahun ini.

Hal ini merupakan hasil rapat bersama antara Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Kepala BP BUMN Dony Oskaria, serta Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri pada hari ini, Selasa (25/11/2025) di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta.

"Kuota LPG 3 kg di 2025 ini 8,17 juta metrik ton. Ini lebih kecil 0,06% dari realisasi 2024. Kemudian prognosa sampai 2025 ada kebutuhan 8,5 juta metrik ton, ada penambahan over 0,37 juta atau 370 ribu ton," jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (25/11/2025).

Meski kuota LPG perlu ditambah, namun menurutnya ini tidak memerlukan tambahan subsidi. Menurutnya, hal ini dikarenakan harga keekonomian LPG masih di bawah asumsi yang dipatok dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

"Tapi ini yang pasti nggak ada penambahan subsidi karena harganya di bawah indikator APBN. Penambahan kuota tapi nggak ada penambahan subsidi," tegasnya.

Lebih lanjut, dia menyebut, perhitungan tambahan kuota LPG 3 kg hingga akhir tahun tersebut akan diajukan ke Presiden RI Prabowo Subianto. Pemerintah akan menggelar rapat terbatas (ratas) khusus untuk menetapkan angka-angka prognosa itu.

"Tapi ini masih akan dirapatkan lagi dengan Presiden, dibawa ke ratas bersama Kemenkeu dan Kementerian ESDM," tandasnya.