Bukan China atau Bom Nuklir, Ternyata Ini Momok Terbesar Jepang

Jakarta, CNBC Indonesia - Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi telah mendeklarasikan penurunan populasi adalah "masalah terbesar" yang tengah melanda negara itu. Ia menyoroti urgensi tantangan ekonomi dan sosial yang muncul dari fenomena tersebut.

Melansir Newsweek pada Sabtu (22/11/2025), Takaichi menegaskan perlunya langkah-langkah darurat untuk menangkal isu ini. PM perempuan pertama Jepang itu telah menyusun rencana aksi dan membuat Markas Strategi Populasi guna mempromosikan tindakan pencegahan secara komprehensif.

"Menyadari bahwa tantangan terbesar yang dihadapi negara kita adalah penurunan populasi, kami telah mendirikan Markas Strategi Populasi untuk mempromosikan tindakan pencegahan secara komprehensif," kata Takaichi dalam pertemuan perdana badan tersebut.

Strategi ini melingkupi reformasi besar seperti memajukan langkah-langkah untuk mengatasi penurunan angka kelahiran, menciptakan lingkungan kerja dan hidup yang lebih stabil di daerah pedesaan bagi kaum muda dan perempuan, membangun ekonomi regional baru yang menghasilkan nilai tambah, hingga mempromosikan koeksistensi dengan talenta asing.

Adapun Jepang yang diklasifikasikan PBB sebagai masyarakat super-aged dengan hampir 30% dari populasinya berusia di atas 65 tahun, menghadapi prospek ekonomi yang suram. Angka kelahiran total Jepang terus merosot hingga mencapai 1,15, jauh di bawah tingkat penggantian 2,1 yang diperlukan.

Tren demografi ini telah mengikis komunitas pedesaan, meningkatkan rasio ketergantungan jumlah non-produktif yang ditopang oleh pekerja, dan memberikan tekanan kolosal pada jaring pengaman sosial negara tersebut, yang secara langsung mengancam pertumbuhan jangka panjang ekonomi terbesar kedua di Asia.

Masalah krisis populasi ini telah menjadi fokus utama pemerintah Jepang. Rencana pengeluaran tahunan sebesar 3,6 triliun yen Jepang (sekitar Rp 3.836 triliun) yang dijanjikan oleh mantan Perdana Menteri Fumio Kishida untuk paket kebijakan anak dan keluarga, dijadwalkan mulai berlaku pada tahun fiskal 2026.

Peningkatan besar dalam investasi ini diharapkan menjadi "kesempatan terakhir" bagi Jepang untuk membalikkan tren penurunan kelahiran sebelum dekade 2030-an, di mana populasi usia muda diprediksi akan menurun drastis.