Wujudkan Kemandirian Fiskal, Jakarta Perkuat Good Governance

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus memperkuat tata kelola pemerintahan sebagai fondasi transformasi menuju pusat perekonomian nasional dan kota global. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan, penerapan prinsip good governance menjadi kunci agar pembangunan berjalan transparan, efektif, dan berkelanjutan.

"Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran strategis, bukan hanya sebagai pengawas, tetapi juga strategic partner dan trusted advisor bagi kepala daerah," ujar Pramono, dikutip oleh CNBC pada Kamis (20/11/2025).

Dia menekankan bahwa penguatan fungsi APIP akan memastikan seluruh program prioritas berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik dan selaras dengan agenda kemandirian fiskal daerah.

Sementara untuk memastikan proyek strategis daerah berjalan transparan dan akuntabel, Pemprov DKI terus mendorong peningkatan peran APIP melalui penerapan probity audit. APIP juga didorong mengembangkan berbagai skema creative financing guna mengoptimalkan pembiayaan pembangunan tanpa membebani APBD.

"Ke depan, tantangan pembangunan semakin dinamis. Karena itu kita perlu memperkuat mekanisme pengawasan sekaligus membuka ruang inovasi pendanaan agar pembangunan tetap berjalan optimal," jelas Pramono.

Selaras dengan Program Nasional

Pramono menambahkan, kolaborasi Pemprov DKI dengan pemerintah pusat terus diperkuat melalui sejumlah program strategis nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, Layanan Cek Kesehatan Gratis, penuntasan tuberkulosis, pembangunan rumah sakit berkualitas, hingga Lumbung Pangan Nasional.

"Oleh karena itu, sebagai kepala daerah, kita memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memastikan kebijakan, anggaran, dan pelayanan publik dijalankan dengan menjunjung tinggi integritas, profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas," tegasnya.

Sejalan dengan standar audit internal internasional, Pramono menilai APIP perlu bekerja secara independen, bebas dari intervensi, serta memiliki akses pelaporan langsung kepada kepala daerah. Selain itu, APIP harus mampu memberikan insight yang relevan bagi pengambilan keputusan melalui kompetensi teknis dan pemahaman strategis.

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno turut menegaskan pentingnya integritas dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik. Ia menyebut praktik kecurangan akan menimbulkan dampak luas, termasuk mengguncang perekonomian suatu negara.

"Kepercayaan publik membutuhkan para penjaga, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan keberanian menolak kecurangan," ujarnya.

Rano mencontohkan krisis anggaran di Amerika Serikat yang memicu government shutdown serta menghambat sejumlah layanan publik. Menurutnya, pembentukan karakter antikorupsi perlu dimulai sejak usia dini. Nilai-nilai kejujuran harus ditanamkan sejak tingkat PAUD hingga SMA, sementara perguruan tinggi perlu membentuk budaya akademik yang mendukung integritas dalam profesi apa pun yang akan dijalani mahasiswa di masa depan.

"Kampus adalah tempat harapan tumbuh. Tempat generasi muda belajar memegang nilai kejujuran meski tanpa pengawasan," kata Rano.