Kantor Purbaya Buka Data Belanja Pemda Lambat, Cuma Fokus Bayar Gaji
Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan data lambatnya belanja pemerintah daerah, walaupun tahun ini sudah berjalan selama 10 bulan.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, hingga Oktober 2025, belanja daerah dalam APBD terkontraksi 13,5%, atau turun Rp 126,1 triliun.
Ia mengatakan, kondisi ini dipicu oleh penurunan seluruh komponen belanja, mulai dari belanja barang atau jasa, belanja modal, hingga belanja lainnya. Sedangkan belanja pegawai saja yang masih turun tipis.
"Kalau kita lihat APBD, komposisi belanjanya belanja pegawai, barang dan jasa, belanja modal, dan lainnya, ternyata yang on track itu belanja pegawai, bayar gaji, bawah upah itu on track," kata Suahasil saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Kamis (20/11/2025).
Suahasil mengatakan, belanja pegawai hingga Oktober 2025 sudah mencapai Rp 343,4 triliun, turun tipis dibanding periode yang sama tahun lalu Rp 345 triliun.
Sementara itu, untuk belanja barang dan jasa baru terealisasi Rp 226,7 triliun, sedangkan 10 bulan tahun lalu Rp 253,5 triliun, belanja modal Rp 74,2 triliun jauh lebih lambat dibanding Oktober 2024 Rp 106,6 triliun, dan belanja lainnya Rp 164,2 triliun turun dari periode yang sama tahun lalu Rp 227,5 triliun.
Suahasil mengatakan, lambatnya belanja pemerintah daerah ini menjadi sorotan pemerintah pusat karena pemerintah pusat juga telah menggelontorkan dana transfer ke daerah atau TKD yang sudah mencapai Rp 713,4 triliun atau 82,1% dari pagu.
"Ini menjadi concern karena yang kita inginkan bahwa uang yang sudah ditransfer itu seyogyanya menjadi belanja oleh APBD," ucap Suahasil.
Lambatnya belanja pemda inilah yang menurut Suahasil membuat tumpukan dana menganggur pemda di perbankan hingga membuat pencatatannya makin tinggi. Pada Januari 2025, posisinya masih sebesar Rp 143 triliun, dan kini menjadi Rp 244 triliun.
"Dana simpanan pemda di perbankan masih tinggi ya ini karena belum belanja," paparnya.
(arj/haa)[Gambas:Video CNBC]