RI Buka Ekosistem Pasar Karbon demi Pertumbuhan Hijau & Inklusif

Jakarta, CNBC Indonesia - Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, bersama Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, dan Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq menegaskan kesiapan Indonesia untuk memperluas pasar karbon berintegritas tinggi dan membuka peluang investasi iklim yang lebih besar. Hal ini disampaikan di sela-sela Konferensi Perubahan Iklim PBB COP30, di Brazil.

Diskusi tersebut berlangsung dalam High-Level Roundtable on Advancing Indonesia's High-Integrity Carbon Market: Toward a Green, Resilient, and Inclusive Future, yang diselenggarakan bersama oleh Standard Chartered, Indonesia Climate and Growth Dialogue (ICGD), International Emissions Trading Association (IETA), dan Business Partnership for Market Implementation (BPMI).

Langkah ini menyusul diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2025, yang membentuk ekosistem karbon yang kuat, transparan, dan selaras dengan standar internasional. Regulasi ini bertujuan memastikan pengukuran pengurangan emisi yang kredibel serta memberikan manfaat sosial dan lingkungan yang nyata.

CEO Standard Chartered Indonesia, Donny Donosepoetro OBE menyambut baik terobosan ini sebagai langkah penting untuk memperkuat pembiayaan iklim.

"Peraturan Presiden ini merupakan terobosan besar dalam perjalanan Indonesia menuju pasar karbon berintegritas tinggi. Regulasi ini memberikan dasar hukum yang telah lama ditunggu untuk perdagangan karbon yang kredibel dan menarik bagi investor. Di Standard Chartered, kami melihatnya sebagai katalis untuk mendorong partisipasi sektor swasta yang lebih kuat dalam pembiayaan iklim," ujarnya dikutip Kamis (13/11/2025).

Baca: Muncul Raja Mobil Terlaris Baru-Laku 9.396 Unit, Tendang Innova-Avanza

Pada kesempatan yang sama, Kementerian Kehutanan dan Integrity Council for the Voluntary Carbon Market (ICVCM) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) untuk memperkuat pasar karbon sukarela yang berintegritas tinggi.

Kemitraan ini berfokus pada peningkatan kapasitas, bantuan teknis, dan pertukaran pengetahuan untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan transparansi, serta menyelaraskan kredit karbon kehutanan Indonesia dengan Core Carbon Principles (CCPs), yang merupakan standar global untuk kredit karbon yang kredibel dan berkualitas.

CEO ICVCM, Amy Merrill menekankan pentingnya kemitraan ini sebagai standar baru kerja sama antara pemerintah nasional dan lembaga pasar internasional.

"Indonesia telah mengambil langkah positif dalam mengembangkan pasar karbon dan membuka pembiayaan untuk dekarbonisasi. ICVCM bangga dapat mendukung Kementerian Kehutanan dalam menyelaraskan kredit karbon kehutanan Indonesia dengan Core Carbon Principles," ungkap Amy.

Baca: Pesta Akhir Tahun Dimulai, Ini Saham yang Berpeluang Meledak!

Kolaborasi tersebut memastikan bahwa setiap proyek memberikan dampak iklim yang nyata dan terverifikasi, serta berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan Indonesia.

"Di COP yang menekankan pentingnya harmonisasi, kemitraan ini menunjukkan kemajuan menuju pasar karbon yang terhubung secara global dan relevan secara lokal," imbuh Amy.

Tidak ketinggalan, Hashim Djojohadikusumo menegaskan visi Indonesia untuk menjadi pusat pasar karbon berintegritas di tingkat global, yang tidak hanya memberikan dampak nyata bagi iklim, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, memperkuat kesejahteraan, dan meningkatkan ketahanan masyarakat.

"Dengan fondasi ini, pasar karbon Indonesia kini terbuka bagi partisipasi global," katanya.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menambahkan, ini bertujuan menggerakkan hingga US$ 7,7 miliar dolar setiap tahun melalui transaksi karbon, memastikan setiap ton emisi dapat ditelusuri, diverifikasi, dan dipertanggungjawabkan.

"Kementerian Kehutanan akan membuka peluang pembiayaan karbon di berbagai subsektor, termasuk pengelolaan hutan lestari, kehutanan sosial, dan konservasi," ungkap dia.

Sebagai informasi, rangkaian capaian ini menjadi tonggak dalam perjalanan Indonesia menuju pembangunan rendah karbon. Dengan landasan regulasi yang kuat dan kerja sama internasional yang semakin mendalam, Indonesia siap menegaskan perannya sebagai pemimpin global dalam pasar karbon berintegritas tinggi yang mendorong pertumbuhan hijau, inklusif, dan tangguh.

Pemerintah memiliki visi mengubah ambisi iklim menjadi peluang ekonomi, menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, memperkuat kesejahteraan, dan memastikan kemakmuran yang berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia.

(dpu/dpu)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Video: RI Kehilangan Potensi Investasi Rp 2.000 Triliun di 2024