Prabowo Ingin Emisi Nol Karbon RI Lebih Cepat 10 Tahun

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tengah mempercepat upaya untuk menuju Net Zero Emission (NZE) yang awalnya ditargetkan pada tahun 2060. Hal ini menyusul arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa Prabowo meminta agar target tersebut dapat terealisasi dalam waktu 10 tahun lebih cepat.

"Nah pemerintah terus mendorong peta jalan menuju net zero, kita sudah menargetkan tahun 2060, namun Bapak Presiden ingin lebih cepat, minimal 10 tahun lagi, 10 tahun lebih cepat, termasuk potensinya yang kita akan dorong," kata Airlangga dalam acara CEO Insight di Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Airlangga menilai dorongan untuk mempercepat transisi energi menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam mewujudkan ekonomi hijau, sekaligus memperkuat kemandirian nasional di sektor pangan, energi, dan air.

Menurut dia, pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) menjadi kunci utama dalam mencapai target pengurangan emisi lebih awal. Terlebih, pemerintah juga tengah menyiapkan berbagai proyek strategis dalam upaya mengurangi emisi.

"Antara lain terkait dengan solar panel, terkait dengan hydro, kemudian juga geothermal, dan kita juga punya beberapa inisiatif untuk carbon capture and storage," ujarnya.

Di sisi lain, ia menyebut bahwa potensi EBT RI diperkirakan mencapai sekitar 1.000 gigawatt. Karena itu, pemerintah tengah mengoptimalkan potensi ini, salah satunya melalui pembangunan jaringan transmisi hijau hingga 70 ribu km.

Adapun, jaringan ini dirancang untuk menghubungkan sumber-sumber EBT di berbagai daerah dengan pusat konsumsi, sehingga diharapkan dapat menurunkan biaya listrik serta membuka peluang ekspor energi hijau.

"Di dalam deklarasi ASEAN kemarin, telah juga ditegaskan terkait ASEAN power grid, dan Indonesia termasuk Arkipelago ASEAN jadi ada ASEAN daratan dan ASEAN lautan. Nah ASEAN lautan adalah Indonesia dan Filipina, tentu kita masukin Singapura di dalamnya, itu bagian dari Singapura, Johor, dan Riau," katanya.