Purbaya Sentil Gubernur: Datang ke Saya Ribut, Uangnya Banyak di Bank

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali menegaskan, dana mengendap pemerintah daerah di perbankan masih cukup melimpah, meskipun pemerintah memangkas anggaran transfer ke daerah atau TKD.

Sebagaimana diketahui, anggaran TKD pada 2026 menjadi tersisa Rp 693 triliun, dari sebelumnya pada 2025 teranggarkan senilai Rp 919,87 triliun.

Pemangkasan anggaran TKD inilah yang menurut Purbaya membuat para kepala daerah, seperti Gubernur sempat mendatanginya beberapa waktu lalu ke Kementerian Keuangan untuk protes. Padahal, ia menemukan, dana mengendap mereka di perbankan yang belum terbelanjakan masih tinggi.

Baca: Transfer ke Daerah Turun Bikin Ekonomi Loyo? Ini Hitungan Chatib Basri

"Kemarin datang ke saya ribut aja, uangnya masih banyak. Padahal habisin aja duitnya, baru ribut ke saya. Karena begitu saya lihat lagi, oh duitnya masih banyak," tutur Purbaya saat rapat kerja dengan Komite IV DPD, Jakarta, dikutip Selasa (4/11/2025).

Sebagaimana diketahui, saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 yang turut dihadiri Purbaya dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada 20 Oktober 2025. Dana mengendap Pemda di perbankan mencapai Rp 233 triliun, per akhir September 2025.

Namun, data itu kata Tito ada yang keliru karena BPD salah input data hingga menyebabkan adanya selisih dengan catatan kas milik daerah senilai Rp 18 triliun. Salah input data ini menurut Tito membuat saldo dana mengendap di Pemda sebetulnya hanya senilai Rp 215 triliun.

Terlepas dari itu, Purbaya menekankan, keberadaan ratusan triliun dana mengendap di Pemda itu menunjukkan lambatnya para kepala daerah membelanjakan uang dalam APBD secara cepat untuk membangun perekonomian masyarakatnya sendiri.

Baca: Soroti Jumlah ASN Pemda, Tito Karnavian: Jangan-Jangan Kebanyakan

Karena itu, pemerintah pusat kata dia memutuskan untuk memangkas anggaran TKD pada tahun depan, dan mengalihkannya ke program-program prioritas yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat.

"Program yang dialokasikan ke daerah sebetulnya naik dari Rp 930 triliun ke Rp 1.377 triliun. Jadi naiknya sebetulnya Rp 447,2 triliun. Harusnya manfaat di daerah sih lebih tinggi, enggak berkurang lah kalau saya bilangnya," paparnya.

"Cuman kan kadang-kadang juga pemerintah daerah mempunyai aspirasi sendiri kan. Kalau begini terus seolah-olah dibalik dari desentralisasi ke sentralisasi lagi," tegas Purbaya.

(arj/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Mendagri Tito Datangi Kantor Menkeu Purbaya, Ini yang Dibahas!