Gubernur se-Indonesia Minta Purbaya Tidak Potong Transfer ke Daerah

Jakarta, CNBC Indonesia-Sederet Gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) meminta agar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tidak memangkas transfer ke daerah.

"Semuanya kami mengusulkan supaya tidak dipotong. Anggaran kita tidak dipotong. Karena itu beban semua di provinsi kami masing-masing," ungkap Gubernur Aceh Muzakir Manaf usai bertemu dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di kantornya, Jakarta, Selasa (7/10/2025)

Aceh sendiri dipangkas sekitar 25% dari anggaran tahun sebelumnya. Daerah lain kena pemangkasan 30-35%.

Baca: Ada Kasus Keracunan Makanan MBG? Langsung Laporkan ke Sini!

Pada 2025, anggaran TKD mencapai Rp919,9 triliun. Sementara itu untuk 2026, anggaran yang diajukan awalnya adalah Rp650 triliun.

Di tengah pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pemerintah menambah anggaran Rp43 triliun menjadi Rp693 triliun.

Hal senada juga disampaikan oleh Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos. Daerahnya dipotong sebesar Rp3,5 triliun menjadi Rp6,7 triliun pada 2026.

"Kita masing-masing dari Gubernur sudah menyuarakan pendapat kepada pak Menteri Keuangan untuk dapat kita dengan perencanaan dana transfer ke daerah ini hanya cukup untuk belanja rutin," ungkapnya pada kesempatan yang sama.

"Belanja jalan dan infrastruktur dan jembatan itu menjadi berkurang sehingga kita minta untuk jangan ada pemotongan," lanjutnya.

Baca: TKD Dipangkas, Gubernur Aceh Khawatir Gaji ASN Tak Terbayar!

Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid yang juga hadir dalam pertemuan menambahkan, imbas pemangkasan tersebut pemerintah daerah terpaksa melakukan efisiensi.

"Hampir semua daerah kita mengalami efisiensi," tambah Anwar. Hal ini sulit bagi pemda karena mengingat banyak janji yang sudah disampaikan kepada publik saat kampanye.

Sulteng kena pemangkasan sebesar 45%. Menurut Anwar, Kementerian Keuangan akan mengevaluasi secara bertahap kebijakan tersebut.

"Pak Menteri mendengar dan beliau menyampaikan, ayo kita ini sudah keputusan, kita jalani, kemudian kita lakukan evaluasi. Pak Menteri menyampaikan kalau itu benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat, nanti akan kita komunikasikan lagi dengan pemerintah daerah," pungkasnya

(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Video: Transfer ke Daerah Dipangkas, Pemerintah Daerah Megap-Megap?