Tenang, Amran Cabut 190 Izin Penjual Pupuk Nakal Langsung Ada Gantinya

Martyasari Rizky, CNBC Indonesia
Jumat, 31/10/2025 12:50 WIB
Foto: Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman saat konferensi pers di kantornya, Jumat (31/10/2025). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pertanian (Mentan)/ Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Amran Sulaiman menegaskan tidak akan gentar menindak para pengecer dan distributor pupuk yang nakal, yaitu penjual yang melanggar aturan harga eceran tertinggi (HET). Ia memastikan pemerintah akan terus bertindak tegas terhadap siapapun yang terbukti menaikkan harga pupuk di atas ketentuan.

Tak hanya itu, dia memastikan, pencabutan izin itu tidak akan memicu masalah distribusi pupuk karena langsung ada penggantinya.

"Kami ada turun, kemudian Pupuk Indonesia juga turun langsung, sidak. Kita temukan 190 dan itu dicabut per hari ini," kata Amran saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Jumat (31/10/2025).


Amran menjelaskan, penindakan ini merupakan hasil gabungan dari laporan masyarakat dan inspeksi langsung di lapangan. Ia menegaskan, pihak yang izinnya dicabut tidak akan diberi kesempatan kembali.

"Dan Pak Direktur Pupuk Indonesia, yang dicabut izinnya itu nggak boleh lagi diberi kesempatan. Semua yang menaikkan, kalau kami dapatkan, tidak diberi kesempatan lagi untuk menjadi pengecer dan distributor," ujarnya tegas.

Ia juga memastikan pencabutan izin tersebut tidak akan mengganggu proses distribusi pupuk ke petani.

"Nggak, nggak, nggak. Kita cabut 190 hari ini, ada penggantinya," kata dia.

Amran mengingatkan seluruh pihak agar tidak menyakiti para petani dengan tindakan curang atau menaikkan harga.

"Janganlah menyakiti petani. Menyakiti petani menyakiti Republik ini. Dia adalah pahlawan pangan kita. Kita harus bela," tuturnya.

Saat ini, Amran mengatakan, terdapat sekitar 27.000 pengecer dan distributor pupuk di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, pemerintah telah mencabut izin 190 pihak yang melanggar, dan angka ini bisa terus bertambah.

"Kemarin 2.039, sekarang 190 dicabut izinnya. Bisa jadi nanti 50% ditindak. Berapa saja yang melakukan, itu ditindak. Dicabut izin. Nggak ada peringatan. Ini sudah kita umumkan," tegasnya.

Amran juga menegaskan tidak ada kompromi terhadap pelanggaran. Bahkan, jika seluruh pengecer bermasalah, pemerintah siap menggantinya dengan pihak baru.

"100% pun ada yang menaikkan kita lakukan. Kalau 100% ya kita ganti. Masih banyak putra-putri terbaik bangsa yang ingin berkontribusi. Jangankan 50%. Kalau 100% juga naikkan, tidak patuh pada regulasi yang ada, kita cabut. 100% pun kita cabut, nggak masalah. Udahlah, kita ambil risiko. Dan kita atasi risiko itu," ujarnya.

Sebelumnya, Amran mengumumkan keputusan penting atas arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20%.

"Hari ini diumumkan atas arahan bapak Presiden. Harga pupuk turun 20% berlaku mulai hari ini. Ini berita baik bagi petani Indonesia," kata Amran dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (22/10/2025).

"Ini adalah berita gembira, masuk tahun kedua pemerintah bapak Prabowo-Gibran. Ini belum pernah terjadi sepanjang sejarah," ujarnya.

Amran menjelaskan, penurunan harga pupuk itu merupakan hasil efisiensi besar-besaran di sektor pertanian.

"Karena biasanya tiap tahun atau dua tahun naik. Tapi sekarang berkat efisiensi yang digagas Presiden, turun 20%," katanya.


(dce)
Saksikan video di bawah ini:

Video: Bangun 7 Pabrik Pupuk Baru, RI Butuh Lebih Dari Rp 50 Triliun