Amran Ngamuk, Cabut Izin 2.039 Kios Distributor Pupuk karena Ini

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menyampaikan, pemerintah telah mengambil langkah tegas terhadap ribuan kios dan distributor pupuk yang terbukti menaikkan harga di atas ketentuan harga eceran tertinggi (HET). Sebanyak 2.039 izin usaha dicabut setelah ditemukan pelanggaran berupa kenaikan harga pupuk rata-rata 18%-20% di berbagai daerah.

"Hari ini kami umumkan, 2.039 kios distributor yang bermasalah, izinnya dicabut. Tapi yang menganggap bahwa mereka benar boleh menyampaikan klarifikasi kepada direksi. Tetapi hari ini kita cabut. Ini nggak boleh. Nggak boleh terjadi. Ini permainan sudah lama," ujar Amran saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Senin (13/10/2025).

Baca: Terungkap Alasan Prabowo Berhentikan Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi

Amran menjelaskan, pelanggaran tersebut terdeteksi dalam 6.383 kejadian, di mana satu kios bisa melakukan lebih dari satu pelanggaran, seperti menaikkan harga pupuk Urea dan NPK secara bersamaan.

"Kami turunkan tim untuk mengecek satu per satu, dan bukti-buktinya ada," ujarnya.

Ia mengungkapkan, sebelumnya hanya sekitar 30 izin kios yang dicabut dalam setahun terakhir. Namun setelah dilakukan pemeriksaan lebih luas, jumlah pelanggaran ternyata mencapai ribuan. Amran memperkirakan kerugian petani akibat praktik curang ini mencapai Rp600 miliar per tahun.

"Itu yang kedapatan, yang tidak kedapatan bisa lebih besar lagi. Kalau 10 tahun, kan Rp6 triliun. Kasihan petani kita. Kita harus jaga mereka. Ada 160 juta petani kita jaga. Mereka pahlawan pangan kita," tegas dia.

Tak Ganggu Distribusi

Meski ribuan izin kios atau distributor dicabut, Amran memastikan langkah ini tidak akan mengganggu distribusi pupuk ke petani. Menurutnya, justru kebijakan ini akan memperbaiki rantai pasok dan menguntungkan petani menjelang musim tanam puncak pada Desember-Januari mendatang.

"Kita sudah perhitungkan, justru ini akan menguntungkan petani, karena puncak tanaman nanti ada di Desember, Januari. Izinnya dicabut, diganti, dan bisa jadi pidana," katanya.

Amran menambahkan, pihaknya tengah menyiapkan pola distribusi baru melalui koperasi desa (Kopdes) agar jalur distribusi lebih pendek dan efisien.

"Izinnya disetop, diganti, bisa ke Kopdes. Lebih bagus kalau Kopdes. Jadi rantai pasoknya semakin pendek," ujarnya.

Amran menegaskan, pupuk merupakan komponen vital bagi keberlanjutan sektor pertanian. "Kalau ibarat manusia, pupuk adalah darah, maka pertanian darahnya adalah pupuk. Tanpa pupuk, kita tidak bisa tingkatkan produksi," ucap dia.

Ia menambahkan, berbagai regulasi yang sebelumnya memperlambat penyaluran pupuk kini telah disederhanakan.

"Dulu ada 12 kementerian, 38 gubernur, dan 514 bupati wali kota yang harus paraf baru pupuk bisa sampai ke petani. Sekarang, atas perintah Bapak Presiden, langsung dari Kementan ke Pupuk Indonesia, langsung ke petani. Alhamdulillah sekarang sudah lancar," jelasnya.

Baca: BBM Bakal Dicampur Etanol 10%, Begini Titah Prabowo ke Amran

Dengan perbaikan tata kelola pupuk, Amran optimistis swasembada pangan bisa segera tercapai lebih cepat dari target.

"Dari target awal empat tahun, kemudian tiga tahun, mudah-mudahan tahun ini menjadi kenyataan. Ini mimpi besar kita, sehingga harus kita perbaiki," pungkasnya.

(wur)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Bukan Impor! RI-Yordania Bakal Bangun Pabrik Pupuk, Ini Ide Besarnya