Kupas Tuntas Cara Pemerintah Benahi Tata Kelola Tambang

Jakarta, CNBC Indonesia - Lahan tambang tanpa izin (PETI) seluas 321,07 hektar telah diambil alih oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Penertiban ratusan hektare lahan tambang yang beroperasi tanpa izin pinjam pakai kawasan hutan itu sebagai upaya pemerintah dalam menjaga tata kelola energi dan sumber daya mineral.

Terlebih, Presiden Prabowo Subianto berkali-kali menyampaikan kegeramannya pada praktik penambangan ilegal yang merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah. Dalam penyampaian pidato kenegaraan di hadapan sidang tahunan MPR RI, 15 Agustus 2025 lalu Prabowo menyebut ada 1.063 titik penambangan ilegal yang tersebar di seluruh Indonesia dengan potensi kerugian negara mencapai setidaknya 300 triliun rupiah.

Di hadapan seluruh peserta sidang tahunan MPR itu, Prabowo juga berjanji akan menindak tegas seluruh pihak yang terlibat dalam praktik penambangan ilegal ini termasuk kepada para oknum dari TNI, Polri, dan pemerintah daerah yang menjadi beking dalam praktik penambangan ilegal ini.

Tak berhenti sampai di situ saja, dalam pidatonya beberapa waktu lalu Presiden Prabowo Subianto kembali menyebut masih banyaknya praktik penambangan ilegal yang terjadi, khususnya penambangan timah di Provinsi Bangka Belitung.

Presiden Prabowo bahkan telah meminta jajaran TNI, Polri dan Bea Cukai untuk menindak praktik penambangan timah ilegal di Provinsi Babel, termasuk upaya curang penyelundupan timah keluar Wilayah Indonesia. 

Dengan upaya pemberantasan tambang ilegal ini, tak hanya menjaga potensi kekayaan negara dari sektor minerba bisa dimanfaatkan secara optimal namun juga bisa menjadi salah satu upaya menjaga masa depan kelestarian alam melalui praktik penambangan yang bertanggung jawab dan menerapkan praktik Good Mining Practice (GMP).

Tak hanya itu, tambang ilegal menjadi ancaman serius bagi tata kelola sumber daya alam Indonesia. Selain merugikan penerimaan negara, praktik ini juga menciptakan risiko lingkungan, sosial, dan investasi.

Jika pemberantasannya dilakukan secara konsisten dan terukur, potensi mineral Indonesia bisa benar-benar menjadi mesin penggerak ekonomi nasional.

Melihat hal tersebut, CNBC Indonesia akan kembali menggelar forum diskusi bertajuk Coffee Morning dengan mengangkat tema "Kupas Tuntas Cara Prabowo Benahi Tata Kelola Demi Tambang Berkelanjutan".

Forum diskusi ini akan mempertemukan regulator, pelaku industri, dan pengamat untuk membahas tantangan, dan mencari solusi, serta merumuskan strategi kolaboratif agar pemberantasan tambang ilegal tidak hanya efektif, tetapi juga membuka jalan bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Adapun acara ini akan menghadirkan sejumlah peserta diskusi seperti Dirjen Gakkum Kementerian ESDM, Rilke Jeffri Huwae - Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya - Ketua Umum Indonesia Mining Association (IMA), Rachmat Makkasau - Ketua Asosiasi Eksportir Timah Indonesia (AETI), Harwendro Aditya Dewanto dan Kepala Pusat Penerangan Hukum (KAPUSPENKUM) Kejaksaan Agung, Anang Supriatna

Coffee Morning CNBC Indonesia ini rencananya akan digelar pada 17 Oktober 2025 di Amanaia Satrio. Jadi, jangan lupa saksikan secara langsung Special Dialogue hanya di CNBC Indonesia Televisi dan live streaming di CNBCIndonesia.com.