Ternyata Rata-Rata Rumah Tangga RI Konsumsi 4-5 Tabung LPG 3 Kg/Bulan

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperhitungkan rata-rata rumah tangga di Indonesia mengonsumsi empat hingga lima tabung liquefied petroleum gas (LPG) 3 kilogram (kg) bersubsidi per bulan. Hal itu berdasarkan pendataan menyeluruh terhadap pola konsumsi LPG bersubsidi di berbagai wilayah, baik perkotaan maupun pedesaan.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menjelaskan, selama ini penyaluran LPG 3 kg sering kali tidak terkoordinasi dengan baik dan rawan penyelewengan. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah kini tengah membangun sistem pendataan terpadu agar distribusi subsidi LPG 3 kg bisa lebih terpantau.

"Jadi di LPG itu juga ini kan kita tempo hari melihat itu penyaluran untuk LPG ini kan juga tidak begitu terkoordinasi dengan baik, jadi kita dorong untuk PPN, ada dinamika, kita membuatkan sistem. Jadi ini mulai dari hulunya, dari SPBE, kemudian itu bagaimana sampai dengan agen, kemudian pangkalan dan sub-pangkalan itu bisa terdata," katanya dalam acara Energy Corner CNBC Indonesia Special Road to Hari Tambang dan Energi 2025, Rabu (8/10/2025).

Berdasarkan hasil identifikasi, terdapat ketimpangan konsumsi yang cukup besar di masyarakat. Misalnya, satu rumah tangga mengonsumsi hingga 20 tabung LPG 3 kg per bulan. Padahal, menurut perhitungannya dalam satu rumah tangga konsumsi paling banyak mencapai 5 tabung sebulan.

"Padahal ini kan kebutuhan rumah tangga. Kita juga sudah melakukan identifikasi rumah tangga kebutuhan satu bulan itu kira-kira berapa optimalnya ini," imbuhnya.

Selain memperbaiki sistem distribusi dan pendataan, pemerintah juga menyiapkan strategi untuk memastikan subsidi LPG bisa lebih tepat sasaran. Salah satunya adalah dengan melibatkan koperasi desa dalam mekanisme distribusi di wilayah pedesaan.

"Nanti di pedesaan tentu dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih ini juga akan berperan untuk subsidi, dan juga distribusi jadi bisa berjalan secara efektif," tambahnya.

Langkah ini diharapkan mampu menciptakan sistem distribusi LPG yang lebih efisien, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Dengan data konsumsi yang lebih akurat, pihaknya dapat menyalurkan subsidi secara lebih adil dan menekan potensi penyalahgunaan di lapangan.