Pemda Ini Tak Protes Anggaran Dipotong, Malah Buat Gebrakan

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah memutuskan untuk memangkas alokasi transfer ke daerah (TKD) pada tahun depan. Hal ini memicu gelombang protes dari kepala daerah, yakni gubernur. Banyak dari mereka mengeluhkan pemangkasan ini membebani fiskal daerah untuk memenuhi pembayaran ASN dan

Adapun, alokasi anggaran TKD dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 dipatok sebesar Rp 649,99 triliun. Jumlah itu berkurang jauh sebesar Rp 269 triliun jika dibandingkan dengan alokasi dalam APBN 2025 sebesar Rp 919,87 triliun.

Dalam pembicaraan dengan DPR, pemerintah memutuskan anggaran TKD 2026 sebesar Rp 43 triliun menjadi Rp 693 triliun. Kendati ditambah, jumlah tersebut masih jauh di bawah angka TKD tahun ini.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan di tengah gelombang protes ini, ternyata ada banyak daerah yang tidak mengeluh ketika TKDnya dipangkas. Bahkan ada satu kasus yang pemerintah daerahnya malah melakukan efisiensi besar-besaran.

Tito pun menyebut contoh kasus daerah yang berhasil mengelola anggarannya dengan baik. Salah satunya adalah Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan.

"Contohnya adalah Kabupaten Lahat. Dia mampu untuk menyederhanakan, efisiensikan lebih kurang Rp462 miliar yang sebetulnya tadi mau digunakan untuk yang macam-macam birokrasi tadi, tapi dialihkan kepada program yang langsung bisa membantu rakyat, pertumbuhan ekonomi, yaitu membangun sistem irigasi untuk mengairi 8.000 hektare tanah pertanian," ungkap dalam acara Peluncuran Dokumen Master Plan Produktivitas Nasional di kantor Bappenas, Jakarta, Selasa (7/10/2025).

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga mengungkapkan pemerintah daerah DKI Jakarta juga mengalami pemangkasan dana bagi hasil (DBH) nyaris Rp 20 triliun. Tetapi, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tidak komplain kepada dirinya. Alih-alih komplain, Pramono malah mengajukan solusi kreatif.

"Pemerintah Jakarta sama sekali tidak argue terhadap itu, kami akan mengikuti dan kami akan menyesuaikan karena kami tahu pasti langkah yang diambil oleh pemerintah pusat sudah dipikirkan secara matang dan kami mengikuti sepenuhnya, termasuk penyesuaian untuk Dana Bagi Hasil," paparnya.

Oleh karena itu, Pramono mengatakan pihaknya akan melakukan pembiayaan kreatif untuk menopang APBD Jakarta.

Pramono mengungkapkan akan melakukan penyesuaian akibat pengaturan kebijakan DBH ini. Dia menegaskan Pemda DKI Jakarta tidak akan membantah soal ini karena langka pemerintah pusat sudah diperhitungkan secara matang.

"Maka kami meminta izin kepada Kementerian Keuangan untuk menyetujui Jakarta melakukan creative financing diantaranya melakukan apa yang disebut dengan Jakarta Collaboration Fund atau obligasi daerah dan sebagainya, yang memang belum ada," kata Pramono.